kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.261   293,28   4,91%
  • KOMPAS100 894   50,35   5,97%
  • LQ45 708   38,98   5,82%
  • ISSI 193   7,31   3,94%
  • IDX30 373   20,25   5,74%
  • IDXHIDIV20 451   19,30   4,47%
  • IDX80 101   5,76   6,02%
  • IDXV30 106   4,70   4,64%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%

OJK: Mayoritas pelanggaran datang dari perbankan


Jumat, 07 November 2014 / 16:40 WIB
OJK: Mayoritas pelanggaran datang dari perbankan
ILUSTRASI. Beda Arah, Intip Harga Saham GOTO dan BELI di Perdagangan Bursa Kamis (25/5). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.


Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Ada kabar mengejutkan. Ternyata, sektor perbankan yang diketahui memiliki aturan yang super ketat, justru paling banyak memiliki kasus dibanding lembaga keuangan lain.

Anto Prabowo, Direktur Pengembangan Kebijakan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, hingga 31 Oktober 2014, OJK telah menindaklanjuti sebanyak 2.772 pengaduan.

Dari jumlah pengaduan itu, 220 pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran ketentuan. Adapun, mayoritas pengadu adalah nasabah bank.

"Kebanyakan terkait lelang jaminan karena kredit, ada juga terkait kartu kredit dan gadai emas," ujar Anto, Jumat (7/11).

Beberapa bank yang dinilai melakukan pelanggaran telah ditindaklanjuti berupa pemberian teguran. Menurut Anto, ketika pihaknya menegur, para instansi keuangan tersebut telah melakukan perbaikan.

Sehingga, OJK tidak perlu menjatuhkan sanksi berupa tindakan kepada manajemen, sanksi administratif atau pembayaran kepada nasabah. Sayang, Anto tidak bersedia menyebut identitas bank yang melakukan pelanggaran tersebut.

Selanjutnya, OJK juga sudah menindaklanjuti 61 pengaduan dengan memfasilitasi pertemuan antara konsumen dan pelaku jasa keuangan. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara keduanya.

Sebanyak 678 pengaduan telah diambilalih oleh pelaku jasa keuangan. Lalu, OJK telah berkoordinasi dengan instansi lain terhadap 495 pengaduan. Kasus ini merupakan di luar kewenangan OJK.

Beberapa diantaranya terkait kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti), dan Kementerian Perdagangan.

Selanjutnya, ada 828 pengaduan tidak memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Penyebabnya beragam, dokumen tidak lengkap atau laporan dibatalkan oleh pelapor.

Selain itu, OJK juga masih melakukan penyelesaian terhadap 490 pengaduan yang masuk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×