Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terbilang tinggi dapat memengaruhi kinerja industri penjaminan, khususnya berkaitan dengan klaim.
Asal tahu saja, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), NPL UMKM berada di level 4,53% per Agustus 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, risiko kredit bermasalah pada segmen UMKM merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penjaminan, termasuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Sebab, peningkatan kredit bermasalah dapat meningkatkan potensi pengajuan klaim penjaminan," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Sudah Jamin Kegiatan Proyek Hijau, Jamkrida Sumbar Terus Evaluasi Portofolio
Namun, Ogi menjelaskan dampak aktual terhadap kinerja perusahaan penjaminan tetap bergantung pada ketentuan penjaminan, kualitas portofolio, besaran risiko yang ditanggung, serta efektivitas proses klaim dan pemulihan klaim.
Oleh karena itu, dia bilang OJK terus mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan penjaminan, termasuk melalui pemantauan kualitas portofolio, penguatan pencadangan, pengelolaan likuiditas, dan peningkatan efektivitas penanganan klaim serta subrogasi.
Selain itu, Ogi menyampaikan OJK juga menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan penjaminan dan lembaga penyalur kredit untuk menjaga kualitas pembiayaan yang dijamin.
Dari sisi perusahaan penjaminan, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Perseroda) atau PT Jamkrida Sumbar menyampaikan risiko kredit bermasalah KUR yang tinggi tentu menjadi tantangan bagi perusahaan penjaminan.
Dalam bisnis penjaminan, Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar Ibnu Fadhli mengatakan meningkatnya kredit bermasalah berpotensi meningkatkan klaim yang harus dibayar oleh perusahaan penjaminan.
"Namun, tingginya NPL bukan berarti penjaminan KUR harus dihindari. Penjaminan tetap diperlukan untuk mendukung UMKM, tetapi pelaksanaannya harus didukung prinsip kehati-hatian, pembagian risiko yang jelas, dan monitoring portofolio secara berkelanjutan," tuturnya.
Baca Juga: BNI Kucurkan Rp 3,4 Triliun untuk Tiga Proyek Strategis Pupuk Indonesia
Ibnu menerangkan berdasarkan data per September 2026, kinerja penjaminan kredit KUR yang dijamin Jamkrida Sumbar sebesar Rp 725 miliar, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 508 miliar dan IJP sebesar Rp 26 miliar.
Terkait kinerja industri, data OJK mencatat, nilai imbal jasa penjaminan (IJP) industri penjaminan mencapai Rp 7,02 triliun per September 2026, atau tumbuh sebesar 20,7% Year on Year (YoY).
Adapun klaim penjaminan tumbuh sebesar 19,74% YoY, dengan nilai Rp 6,27 triliun per September 2026. Nilai aset perusahaan penjaminan per September 2026 mencapai Rp 47,26 triliun, atau terkontraksi 2,03% secara YoY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)