Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Optimalisasi kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku sejak Juli 2026 belum banyak berdampak terhadap kinerja Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Sekadar mengingatkan kebijakan optimalisasi SLIK tersebut mencakup penerapan ambang batas nominal kredit di atas Rp 1 juta dalam informasi debitur (iDeb) dan mulai berlaku sejak Juli 2026. Artinya, sudah hampir lima bulan berjalan OJK menghapus catatan kredit macet di bawah Rp 1 juta di SLIK.
Menurut Kepala Departemen Pengelolaan Keuangan OJK Feriyanti Nalora, pada dasrnya optimalisasi SLIK dilakukan untuk menjaga relevansi dan proporsionalitas informasi yang digunakan lembaga jasa keuangan dalam menilai calon debitur, sekaligus mengurangi hambatan administratif bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan.
"Kita perlu memandang SLIK sebagai infrastruktur yang memperkuat kepercayaan dan kualitas intermediasi, bukan sebagai penghalang akses pembiayaan," kata Feriyanti, Rabu (18/11/2026).
OJK mencatat, jumlah pelapor SLIK mencapai 1.998 lembaga dengan total 371 juta data rekening dan 264,3 juta debitur per September 2026.
Baca Juga: BTN Salurkan KPR Rp 552 Triliun, Kuasai 69% Pasar KPR Subsidi
Kendati cakupan informasi terus berkembang, OJK menegaskan bahwa iDeb SLIK bukan satu-satunya faktor penentu persetujuan kredit. Keputusan pembiayaan tetap menjadi kewenangan masing-masing lembaga jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai karakter industri keuangan yang cenderung kaku memang menjadi tantangan bagi UMKM dan kelompok unbankable. Sebeb, kelompok tersebut umumnya belum memiliki riwayat kredit formal atau masih mengandalkan transaksi tunai dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
Menurut Huda, SLIK perlu dilengkapi dengan pendekatan innovative credit scoring (ICS) berbasis data alternatif agar masyarakat yang belum memiliki rekam jejak kredit formal tetap mempunyai peluang untuk dinilai kelayakan pembiayaannya.
"SLIK itu dia bisa menjadi filter. Artinya memang orang yang secara sengaja memperburuk kol-nya, itu bisa dikeluarkan dari ekosistem ekonomi. Tapi kita juga bisa melihat dari sisi credit scoring-nya untuk teman-teman yang unbankable," tutur Huda.
Ia mendorong pemanfaatan data dari perkembangan transaksi digital, seperti riwayat penggunaan QRIS, data telekomunikasi, hingga pembayaran listrik sebagai sumber informasi tambahan dalam penilaian kredit.
Selain itu, teknologi akal imitas (AI) dinilai dapat membantu mempercepat analisis kelayakan pembiayaan dan mendeteksi potensi kecurangan (fraud). Namun, pemanfaatan teknologi tersebut harus diiringi penguatan keamanan siber serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Bank Tabungan Negara (BTN) mencatatkan penyaluran KPR subsidi tumbuh 8,1% menjadi Rp 201,62 triliun per September 2026, Bank pelat merah ini menargetkan penyaluran rumah subsidi tahun ini dapat mencapai 170.000 hingga 180.000 unit.
Baca Juga: Bank BSN Gelar Akad Massal 10.000 Pembiayaan, Mayoritas KPR Subsidi
Dalam kaitannya dengan dampak optimalisasi SLIK OJK, Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu bilang tantangan penyaluran KPR subsidi tak semata-mata berasal dari sisi permintaan, melainkan juga keterbatasan pasokan rumah akibat persoalan perizinan di sejumlah daerah.
"Kita sudah diskusi sama berbagai developer. Banyak sekali persoalan perizinan," ujar Nixon saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah perizinan pembangunan perumahan masih belum selesai dan belum terbit di beberapa daerah. Kondisi tersebut turut memengaruhi kesiapan pasokan rumah yang dapat disalurkan melalui pembiayaan KPR.
Di sisi lain, BTN juga berupaya mendorong permintaan KPR dengan mengintegrasikan pembiayaan rumah dan kebutuhan perlengkapan hunian (home power). Menurut Nixon, calon pembeli rumah kerap menghadapi beban biaya ganda ketika rumah yang telah dibeli belum dapat langsung ditempati karena belum dilengkapi kebutuhan dasar.
Melalui pendekatan tersebut, BTN berharap calon debitur dapat lebih cepat menempati rumah yang dibeli sehingga beban biaya selama masa transisi dapat berkurang dan permintaan pembiayaan perumahan ikut terdorong.
Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mencatat perkembangan penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga Juni 2026, Corporate Secretary Wisnu Sunandar menyebut BSI masih menjadi bank penyalur KPR FLPP teratas. .
Sejak merger hingga saat ini, BSI telah menyalurkan 25.057 unit KPR Sejahtera FLPP senilai sekitar Rp 3,6 triliun ke berbagai wilayah Indonesia, terutama Sumatera, Sulawesi dan sejumlah wilayah potensial lainnya. Capaian tersebut setara sekitar 66% dari target tahunan BSI.
Wisnu bilang capaian itu didukung penerapan manajemen risiko yang prudent dan terukur, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta monitoring kualitas pembiayaan secara berkala.
BSI optimistis pembiayaan KPR FLPP masih memiliki prospek pertumbuhan positif seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian terjangkau dan dukungan pemerintah melalui program perumahan nasional.
Untuk mendorong penyaluran, BSI juga menawarkan angsuran tetap guna menjaga arus kas nasabah serta bekerja sama dengan developer yang menyediakan berbagai penawaran menarik.
Baca Juga: BSI Percepat KPR FLPP, Sudah Salurkan Lebih dari 25.000 Rumah Subsidi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)