Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan, penyalur kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa bertambah menjadi 31 bank di akhir Mei dari jumlah sekarang 15 bank. Keputusan penambahan bank penyalur KUR ini masih dibahas pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, dengan penambahan tersebut, target penyaluran KUR diharapkan bisa mencapai Rp 120 triliun. Dengan 15 bank, saat ini ditargetkan penyaluran KUR Rp 103 triliun.
“Harapannya dengan penambahan bank penyalur KUR ini bisa mempercepat target penyaluran KUR pemerintah,” ujar Braman, Selasa, (10/5).
Sebagai informasi, saat ini 15 bank yang sudah bisa menyalurkan KUR diantaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.
Selain itu PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Artha Graha Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, PT BPD Bali, PT BPD Kalimantan Barat dan PT BPD Nusa Tenggara Timur.
Selain itu rencana tambahan 16 bank penyalur KUR diantaranya adalah PT BPD Sulselbar, Bank Jateng, Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank BRI Agro, Bank BPD Nagari, Bank BPD Sumsel Babel, Bank Jabar Banten, Bank Jatim, Bank BPD Kalsel, Bank NTB, Bank BPD Jambi, Bank BPD Lampung, Bank Papua, Bank BRI Syariah.
Selain tambahan 16 bank penyalur KUR, pemerintah di akhir bulan ini juga akan menambah tiga perusahaan pembiayaan diantaranya adalah BCA Finance, Federal International Finance dan Mega Central Finance.
Braman mengatakan, sampai Mei 2016, kualitas KUR masih terjaga baik. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) KUR di angka 0%.
Untuk menjaga kualitas kredit KUR, pemerintah akan memastikan bahwa masalah yang terjadi dalam penyaluran KUR akan diselesaikan di tingkat bawah kabupaten dan kota sampai level provinsi. Selain itu untuk level nasional, merupakan weweang kementerian untuk melakukan pengawasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
