Reporter: Ferrika Sari | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengatur pemberian subsidi bunga kredit bagi debitur seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan (multifinance) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dalam pasal 20 beleid itu menyebutkan, bahwa pemberian subsidi bunga kredit dilakukan melalui anggaran belanja negara (APBN).
Untuk mendapatkan subsidi tersebut, terdapat empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh oleh debitur perbankan dan multifinance.
Pertama, mereka merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dengan plafon pinjaman maksimal Rp 10 miliar.
Baca Juga: Stimulus ke perbankan disiapkan hampir Rp 70 triliun
Selain itu, “Tidak masuk daftar hitam nasional, memiliki kategori performing loan lancar atau kolektibilitas satu atau dua. Serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP,” tulis beleid tersebut.
Debitur yang dimaksud, termasuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi yang merupakan debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan tipe 70 dan debitur kredit kendaraan bermotor untuk usaha produktif termasuk ojek online atau usaha informal.
Hal ini juga berlaku bagi debitur dengan nilai pinjaman lebih dari Rp 50 juta. Dengan kategori performing lancar atau kolektibilitas satu dan dua yang dihitung sejak 29 Februari 2020.
Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas yang berwenang harus memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi. Sementara terkait mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian subsidi serta persyaratan debitur diatur dalam PP.
“Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi oleh OJK diatur bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK,” jelas aturan itu.
Aturan ini merupakan pengganti Undang – Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah akan terbitkan utang baru untuk biayai pemulihan ekonomi nasional
Program PEN merupakan respons pemerintah untuk menjaga dan mencegah penurunan kegiatan usaha lebih dalam serta mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur UMKM terdampak Covid-19. Pelaksanaan Program ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya PHK di dunia usaha karena dampak pandemi Covid-19.
“Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan usahanya,” terang beleid tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
