Reporter: Ferrika Sari | Editor: Herlina Kartika Dewi
“Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi oleh OJK diatur bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK,” jelas aturan itu.
Aturan ini merupakan pengganti Undang – Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah akan terbitkan utang baru untuk biayai pemulihan ekonomi nasional
Program PEN merupakan respons pemerintah untuk menjaga dan mencegah penurunan kegiatan usaha lebih dalam serta mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur UMKM terdampak Covid-19. Pelaksanaan Program ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya PHK di dunia usaha karena dampak pandemi Covid-19.
“Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan usahanya,” terang beleid tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
