PNM Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Rekayasa Sosial dan Pembiayaan

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor usaha ultramikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesimpulan tersebut mengemuka dalam di Jakarta dengan tema “Peran Pembiayaan Ultra Mikro terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan” pada Rabu (23/7/2025).

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, M. Riza Damanik, mengatakan bahwa strategi pemerintah dalam mendorong UMKM, khususnya kelompok ultramikro dan mikro agar naik kelas, adalah dengan menciptakan ekosistem yang sehat.

Menurut dia, pendekatan yang bersifat parsial tidak akan membawa dampak signifikan terhadap pemberdayaan UMKM.

“Jika pendekatannya parsial, hanya pembiayaan atau pelatihan saja, itu kurang tepat. Terbatas pada pemasaran atau modal saja juga tidak cukup,” ujar Riza.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM adalah mempermudah proses perizinan usaha. Perizinan menjadi penting untuk memperkuat pemasaran, mengurus sertifikasi, hingga mengakses fasilitas permodalan.

Riza mencatat, hingga kuartal II/2025 telah diterbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Sejak 2021, total akumulasi penerbitan NIB mencapai 12,98 juta, atau 83,72% dari target RPJMN 2025–2029.

“PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendukung percepatan penerbitan NIB. Dengan NIB, pelaku UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis, serta akses pembiayaan dan layanan lainnya,” jelasnya.

Hingga saat ini, PNM telah memfasilitasi penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. Bagi PNM, NIB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bagian dari strategi peningkatan daya saing usaha mikro.

Selain itu, Riza menekankan pentingnya sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku UMKM.

Sayangnya, sebagian besar UMKM di Indonesia masih kesulitan memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikasi ini.

Sederhanakan Perizinan

Ekonom senior INDEF Aviliani menyoroti banyaknya jenis sertifikasi dan izin yang harus dimiliki UMKM. Ia menilai proses perizinan yang kompleks justru menjadi beban bagi pelaku usaha kecil.

“Ada izin usaha, lalu izin halal, lalu izin lain lagi. Ternyata izinnya sangat banyak. Menurut saya, kenapa tidak dibuat satu pintu saja untuk mengurus semua kebutuhan izin UMKM,” ujar Aviliani.

Ia menilai pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi perizinan agar lebih efisien. Hal ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan dalam berbagai aspek.

“Kalau Pak Prabowo ingin semua serba cepat, maka proses perizinan yang berbelit tentu jadi kendala. Ini perlu dibenahi,” tambahnya.

Target Pembiayaan UMi

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ismed Saputra, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada 1,47 juta debitur dengan nilai sebesar Rp9,4 triliun pada 2025.

Hingga semester I/2025, realisasi pembiayaan sudah mencapai Rp3,79 triliun kepada 745.653 debitur, atau 50,7% dari target tahunan.

PNM menjadi salah satu mitra penyalur pembiayaan tersebut. Pada Oktober tahun lalu, PNM dan PIP menandatangani perjanjian kerja sama dengan plafon pembiayaan sebesar Rp2,5 triliun.

“Pencairan dilakukan bertahap, misalnya dengan PNM, bulan lalu sudah Rp2 triliun. Itu dicairkan 40% pada tahap pertama, 40% lagi di tahap kedua, dan sisanya di tahap ketiga,” jelas Ismed.

Rekayasa Sosial sebagai Kunci

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa kunci pemberdayaan pelaku usaha ultramikro bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga menciptakan rekayasa sosial yang membentuk ekosistem mendukung bagi tumbuhnya kewirausahaan.

Menurutnya, rekayasa sosial penting untuk mengubah pola pikir masyarakat, terutama di pedesaan, agar percaya diri menjadi pengusaha dan berani mengambil risiko.

“Rekayasa sosial ini kami terapkan lewat kelompok-kelompok nasabah. Saat ini, kami memiliki sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Banyak dari mereka bahkan belum pernah menjalani usaha sebelumnya,” ujar Arief.

PNM Mekaar merupakan produk pembiayaan untuk perempuan pengusaha ultramikro, yang kini telah menjangkau 22,4 juta nasabah.

Program ini sejak awal memang difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan dengan menyasar masyarakat prasejahtera.

Melalui kelompok nasabah, PNM menyalurkan pembiayaan sekaligus melakukan edukasi, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami dorong multiaktivitas dari literasi, inklusi, hingga pemberdayaan, karena segmen yang kami layani sangat membutuhkan pendekatan menyeluruh,” imbuhnya.

Saat ini, PNM bekerja sama dengan 46 bank sebagai debitur, serta menggandeng PIP dan pasar modal untuk penggalangan dana.

Salah satu inovasi terbaru adalah penerbitan “orange bond”, yakni instrumen investasi sosial untuk mendanai program pemberdayaan, terutama bagi perempuan.

“Kami punya obligasi moral untuk memastikan mereka bisa naik kelas dan bertahan dalam usahanya,” tegas Arief.