Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Bank Pembangunan daerah (BPD) selama ini identik sebagai andalan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain PNS, yang menjadi langganan mengajukan kredit ke BPD adalah anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai BPD harus mengurangi pemberian pinjaman kepada mereka. Sebab, itu akan membuat kinerja BPD semakin merosot.
Sebaliknya, Ia meminta semua BPD untuk mengalihkan fokusnya untuk membiayai proyek infrastruktur di daerah, atau membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Meskipun risikonya akan lebih besar dibandingkan memberi pinjaman PNS.
Hanya saja dampak yang ditimbulkannya akan lebih luas dibandingkan memutarkan uang untuk kredit bagi PNS, yang bersifat konsumtif. "Pendanaan bagi pembangunan proyek akan membuat lebih produktif," kata Jokowi, Selasa (26/5) di istana Negaa, Jakarta.
Jokowi mencatat, 26% dari pembiayaan BPD diperuntukan untuk kegiatan produktif. Sisanya, 74% untuk kredit konsumtif. Data ini menurut Jokowi menunjukan ada yang salah dalam pengelolaan BPD selama ini.
Sejumlah BPD mengaku sudah menganggarkan kredit untuk sektor produktif lebih besar. PT Bank BJB Ahmad Irfan mengatakan, selama ini pihaknya terus menambah porsi pendanaan untuk infrastruktur.
Tahun ini, rencananya Irfan akan menggelontorkan dana untuk in frastruktur hingga 20% sementara tahun lalu hanya 15%. Jumlah itu akan meningkat pada tahun berikutnya. Sejumlah proyek yang sudah dibidik oleh BJB sebagian besar untuk infrastruktur jalan tol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
