Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) siap melunasi Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 dengan nominal sebesar Rp 467 miliar. Surat utang itu akan jatuh tempo pada 28 Desember 2021 mendatang.
“Bank Sulselbar telah menyediakan dana untuk pembayaran pokok efek bersifat utang tersebut kepada pemegang efek bersifat utang pada saat jatuh tempo,” tulis Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Sulselbar Rosmala Arifin dalam keterbukaan informasi seperti dikutip Kontan.co.id, Kamis (2/12).
Dana yang disediakan adalah sebesar Rp 467 miliar sesuai dengan jumlah pokok efek bersifat utang yang akan jatuh tempo pada 28 Desember mendatang. Rosmala menekankan, pemenuhan kewajiban keuangan secara tepat waktu dan tepat jumlah merupakan komitmen manajemen Bank Sulselbar.
Sebelumnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat idA+ untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I/2018 Seri A sebesar Rp 467 miliar yang diterbitkan Bank Sulselbar.
Pefindo menyebut, perusahaan siap melunasi obligasi tersebut dengan dukungan dana kas. Lalu penempatan dana di Bank Indonesia (BI) dan bank lain sebesar Rp 2,9 triliun per Juni 2021.
Baca Juga: Bank Sulselbar kantongi peringkat idA+ dari Pefindo
"Efek utang dengan peringkat idA mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya adalah kuat," jelas Pefindo.
Walaupun demikian, kemampuan emiten mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan emiten yang peringkat yang lebih tinggi.
"Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan," terang Pefindo.
Didirikan pada tahun 1961, Bank Sulselbar adalah bank pembangunan daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bank bergerak dalam bidang perbankan komersial dengan sebagian besar layanan diarahkan ke pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat beserta karyawan mereka.
Pada 30 Juni 2021, 30,0% saham Bank dimiliki oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, 3,5% oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat, dan sisanya dimiliki oleh pemerintah kota dan kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
