Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data dari Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman fintech peer-to-peer (P2P) ke sektor produktif masih jauh dari target yang ditetapkan.
OJK menargetkan penyaluran pinjaman ke sektor produktif sebesar 70% pada tahun 2028, menurut Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023–2028.
Pada Februari 2024, nilai penyaluran pinjaman tercatat mencapai Rp 9,09 triliun atau 43,52% dari total penyaluran pinjaman fintech lending. Namun, pada Maret 2024, nilai tersebut menurun menjadi Rp 7,65 triliun atau 33,61%. Penurunan ini terus berlanjut hingga April 2024, dengan nilai penyaluran sebesar Rp 6,9 triliun atau 31,86%.
Baca Juga: Akseleran Targetkan Penyaluran Pinjaman Tahun Ini Sekitar Rp 3,7 Triliun
Faktor Penyebab Penurunan Penyaluran
Director of Corporate Communication Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Andrisyah Tauladan menyebutkan bahwa penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor.
"Penyebab naik turunnya suatu sektor dipengaruhi banyak faktor. Tentunya diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai penyebab penyaluran di sektor produktif menurun," ujarnya kepada Kontan, Selasa (18/6).
AFPI, kata Andrisyah, selalu berupaya mendorong penyaluran ke berbagai sektor, khususnya sektor produktif, melalui kunjungan UMKM, kerja sama dengan kementerian untuk business matching, dan inisiatif lainnya.
Namun, dia mengakui tantangan yang menghambat penyaluran pinjaman fintech lending, terutama ke sektor produktif. Salah satu tantangan utamanya adalah maraknya pinjol ilegal yang bebas melakukan penetrasi pasar ke berbagai sektor. Meskipun demikian, Andrisyah tetap optimistis bahwa penyaluran ke sektor produktif masih memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya.
Dampak Gagal Bayar dan Tantangan UMKM
Pengamat dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai berkurangnya porsi penyaluran fintech lending ke sektor produktif terkait dengan masalah gagal bayar sejumlah fintech lending di sektor tersebut, seperti TaniFund, iGrow, hingga Investree.
"Ada hubungannya, terutama terkait minat lender yang mungkin akan makin menyusut untuk mendanai ke sektor produktif. Ketika risiko makin tinggi, lender individu pasti akan berpikir ulang untuk menyalurkan pinjaman ke sektor produktif tersebut," jelasnya kepada Kontan.
Nailul juga menyebutkan bahwa bisnis UMKM yang masih terganggu turut memengaruhi penurunan ini, meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar.
Baca Juga: Penyaluran Fintech Lending ke Sektor Produktif Menurun, Ini Kata AFPI
Strategi Akseleran dan Modalku dalam Menyalurkan Pendanaan
PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran, fintech P2P lending yang berfokus pada sektor produktif, menyatakan belum mau mengerem pendanaan ke UMKM meskipun menghadapi sejumlah tantangan.
CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan tantangan utama adalah banyak pelaku usaha UMKM yang tidak membukukan keuangannya secara proper dan menggabungkan penggunaan aset usaha dengan aset pribadi.
"Padahal makin mereka proper, tentu makin baik kesempatan untuk dapat pendanaan usaha dari fintech lending," ujarnya kepada Kontan, Selasa (18/6).
Ivan menyebutkan Akseleran berusaha meningkatkan exposure ke lebih banyak borrower yang potensial dan menargetkan penyaluran keseluruhan tahun ini tumbuh sekitar 30% dibanding target tahun lalu, dengan target sekitar Rp 3,7 triliun.
"Per akhir Mei 2024, penyaluran pinjaman yang disalurkan Akseleran sekitar Rp 1,250 triliun. Adapun 95% atau Rp 1,187 triliun merupakan pinjaman produktif," katanya.
Sementara itu, fintech P2P lending Modalku memilih strategi selektif dalam menyalurkan pendanaan ke sektor produktif guna memastikan penyaluran pendanaan tepat sasaran.
Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto menyatakan bahwa pihaknya melakukan penilaian kredit yang komprehensif untuk menjaga kualitas portofolio dan memastikan penyaluran dana dilakukan secara bijaksana.
Hingga April 2024, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 59 triliun kepada lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Baca Juga: Meski Ada Tantangan, Akseleran Belum Mau Mengerem Pendanaan ke UMKM
Upaya OJK Mendorong Penyaluran ke Sektor Produktif
Untuk mendorong penyaluran pinjaman ke sektor produktif, OJK akan menerapkan sejumlah upaya sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyatakan salah satu upaya tersebut adalah mendukung adanya relaksasi batas maksimum pembiayaan melalui regulasi, serta perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM, serta penguatan dukungan asuransi/penjaminan kredit.
"Selain itu, kami juga membuka moratorium LPBBTI khusus sektor produktif dan UMKM dan mengoptimalkan program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Jawa," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (11/6).
Agusman menambahkan bahwa pembukaan moratorium fintech lending akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur data dan pengawasan di OJK. Saat ini, OJK terus memperkuat infrastruktur berupa enhancement Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) untuk mendukung penguatan dan pengembangan industri, termasuk sektor produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
