Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tendi Mahadi
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyebut, regulasi terkait konglomerasi keuangan di Indonesia cukup banyak. Justru yang perlu diperhatikan adalah implementasinya.
"Pertama bagaimana kekuatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Karena dengan era seperti ini, semua sudah digitalisasi," kata Amin.
Dengan kondisi itu, pengawasan yang hanya mengandalkan SDM dinilai kurang efektif karena jumlah pemainnya banyak dan tidak hanya berasal dari sektor perbankan. Oleh karena itu, diperlukan SDM yang kompeten dan sistem pengawasan yang mumpuni untuk menjangkau seluruh Indonesia.
Di sisi lain, ia melihat sinergi OJK dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sudah cukup baik. Misalnya, sinergi dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Aturan OJK mengenai pengawasan secara integrasi pada hakikatnya sudah ada, petugasnya sudah ada, efektivitas sudah ada, sinergi antar lembaga perlu ditingkatkan. Tinggal bagaimana mereka bahu membahu untuk mewujudkannya," jelas Amin.
Amin mencontohkan, kondisi pandemi otomatis berimbas pada bisnis konglomerasi. Guna mengantisipasi ini, KSSK perlu terlibat dalam pengawasan terintegrasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
