Tahun ini program e-money perbankan dan PT Kereta Api Indonesia batal

Selasa, 23 Agustus 2011 / 10:53 WIB

ILUSTRASI. Jumlah pengangguran meningkat pesat di tengah resesi ekonomi./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/11/06/2020.

Reporter: Roy Franedya |

JAKARTA. Rencana penggunaan electronic money (e-money) pembelian tiket kereta api tak akan terlaksana tahun ini. Pasalnya, regulator belum menemukan model bisnis e-money yang pas dengan program tersebut. "Model bisnis selesai paling lambat tahun ini. Sekarang masih dibahas," kata Aribowo, Kepala Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI, beberapa waktu lalu.

Pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) menginginkan yang menjadi investor adalah perbankan. Sebaliknya, menurut Aribowo, idealnya yang berinvestasi PT KAI, bank menjadi prinsipal penerbit kartu saja. Apalagi PT KAI belum memiliki kompetensi membangun infrastruktur dan mengelola. Jika yang berinvestasi perbankan, bisa terjadi monopoli oleh beberapa bank karena sudah berinvestasi besar.

Pembayaran tiket kereta lewat e-money adalah prakarsa BI, Kementerian Telekomunikasi dan Kementerian Perhubungan. Dalam program ini PT KAI akan menggandeng Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank BNI.

Model bisnis yang dikaji antara lain masalah interoperability atau sinkronisasi jaringan. Maklum, keempat bank itu memiliki jaringan yang masing-masing belum terkoneksi satu sama lain. "Bisa meniru model Singapura, ada satu kartu yang diterbitkan bersama-sama oleh bank dan pengelolaan jaringan dikelola oleh sebuah perusahaan independen," tambah Aribowo.

Heru Santoso, Head E-Banking Marketing & Sales Department BRI mengatakan, terlambatnya pelaksanaan e-money tiket kereta karena PT KAI belum menggelar tender pihak yang menjadi operator program itu. Banyak mempertanyakan kemampuan anak usaha
PT KAI yang menggelar tender. "Hingga kini kami belum pernah diundang lagi mendiskusikan kelanjutan program ini," tandas Heru.

SVP Electronic Banking, Bank Mandiri Rico Usthavia Frans mengatakan, model bisnis BI harus menguntungkan semua pihak. "BI juga harus membuat standardisasi pelaksanaan," kata Rico.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News