Tekanan Kredit Masih Membayangi, Bank Pertebal Pencadangan untuk Hadapi 2026

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Mayoritas bank beraset jumbo masih mencatatkan kenaikan beban pencadangan atau biaya provisi hingga Desember 2025.

Jika dilihat dari laporan keuangan bank, PT Bank Central Asia (BBCA) tercatat menanggung beban pencadangan mencapai Rp 4,3 triliun, meningkat 67,7% secara tahunan atau year on year (yoy) pada 2025 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun.

Kemudian beban pencadangan PT Bank Negara Indonesia (BNI) mencapai Rp 9,72 triliun, atau meningkat 18,4% yoy pada 2025, selanjutnya beban pencadangan Bank Tabungan Negara (BTN) melonjak 205,1% yoy menjadi Rp 6,1 triliun dari Rp 2,02 triliun di 2024.

Berbeda dengan PT Bank Mandiri yang biaya provisinya justru turun 5,01% yoy menjadi Rp 11,33 triliun pada 2025.

Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo menilai, kenaikan biaya pencadangan sebagai strategi kehati-hatian guna memperkuat ketahanan neraca di tengah dinamika ekonomi yang masih menantang.

"BTN sebetulnya telah menunjukkan perbaikan kualitas portofolio kredit. Hal ini tercermin dari tren penurunan rasio kredit bermasalah (NPL) serta indikator risiko yang semakin membaik. Namun, BTN tetap memilih meningkatkan provisi sebagai langkah antisipatif," kata Setiyo kepada kontan.co.id, Jumat (13/2).

Sepanjang 2025, cost of credit bank berkode saham BBTN ini tercatat sekitar 1,6% dengan tujuan memperkuat coverage ratio hingga berada di atas 123%. Adapun NPL terjaga di level 3,1%.

Menurut Setiyo, strategi pencadangan yang lebih kuat diperlukan untuk menjaga fundamental bank dalam jangka menengah hingga panjang, terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.

Memasuki 2026, Setiyo menilai kondisi makroekonomi masih penuh tantangan. Kendati demikian, perseroan optimistis kualitas aset akan terus membaik seiring portofolio kredit yang lebih sehat dan pencadangan yang semakin kuat.

BTN pun menargetkan rasio NPL dapat ditekan di bawah 3% serta coverage ratio meningkat bertahap mendekati 130%.

Untuk menjaga kualitas kredit sekaligus mengendalikan biaya provisi, BTN menjalankan sejumlah strategi. Di antaranya otomasi proses kredit berbasis data analytics dan artificial intelligence guna meningkatkan kualitas underwriting serta sistem peringatan dini.

Selain itu, bank memperkuat manajemen penagihan dengan pendekatan lebih granular berbasis segmentasi risiko, serta meningkatkan monitoring portofolio kredit secara end-to-end agar respons terhadap potensi penurunan kualitas kredit bisa lebih cepat.

"Dengan kombinasi penguatan pencadangan, transformasi proses berbasis teknologi, serta perbaikan kualitas portofolio, BTN optimistis mampu menjaga stabilitas kinerja di tengah tekanan ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan bisnis ke depan," imbuhnya.

Sementara EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haaryn mengatakan, BCA senantiasa menjaga kualitas kredit salah satunya dengan pembentukan provisi kredit, yang rutin dievaluasi dari waktu ke waktu.

"Hal ini dilakukan untuk menutup potensi penurunan nilai kredit yang mungkin terjadi. Kami terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga kualitas kredit tetap terjaga," katanya.

Untuk menjaga kualitas aset ke depan, pihaknya mendorong penyaluran kredit ke berbagai segmen dan sektor secara prudent, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko secara disiplin.

Adapun Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengakui biaya pencadangan susut pada tahun lalu kendati tak merinci angkanya. Adapun per November 2025 biaya pencadangan CIMB memang terlihat sudah susut 6,47% yoy menjadi Rp 1,06 triliun.

"Di tahun ini tantangan kredit masih berat, daya beli masyarakat yang masih lemah dan dunia usaha menahan investasi. Jadi kami rasa kondisi ekonomi nasional di semester I-2026 masih akan sama seperti saat ini," katanya.

Walau demikian, ia optimistis beban pencadangan akan turun di tahun ini. Agar kualitas aset tetap terjaga, pihaknya akan lebih hati-hati dalam melakukan penyaluran kredit di tahun ini.

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, pencadangan yang masih naik umumnya karena adanya bukti objektif penurunan kualitas kredit atau impairment.

"Untuk tahun 2026, bila ekspansi kredit melambat maka pencadangan di tahun ini akan lebih stabil atau menurun karena sudah dibentuk cukup besar di tahun 2025," ujar Trioksa.

Trioksa menerangkan, sektor yang mendorong kebutuhan provisi lebih besar cukup beragam, namun yang tergolong memiliki risiko kredit tinggi akibat kondisi ekonomi saat ini terutama dari sektor-sektor yang tergolong slow moving goods seperti otomotif, perumahan, elektronik.

"Perkembangan risiko kredit ke depan akan bergantung pada kondisi ekonomi khususnya daya beli, bila membaik maka risiko kredit akan lebih dapat terkendali," imbuhnya.