Update Seleksi DK OJK, Purbaya Tegaskan Tak Ada Nama DPR dan Kemenkeu

Jumat, 13 Februari 2026 / 23:10 WIB

ILUSTRASI. Purbaya Yudhi Sadewa (KONTAN/Kontan) Purbaya sebut sejak pendaftaran dibuka dewan komisioner OJk dibuka sudah masuk berbagai nama yang mendaftar.

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini juga mengemban tugas sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) memastikan tak ada pejabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mendaftar untuk posisi-posisi strategis DK OJK.

Purbaya bilang, sejak pendaftaran dibuka, sudah masuk berbagai nama yang mendaftar. Namun, ia enggan membocorkan lebih lanjut dari mana saja pendaftar-pendaftar tersebut berasal.

“Sudah ada yang masuk tapi belum bisa diumumkan kan nama-namanya. Sampai saat ini masih masuk (pendaftar baru). Campur-campur (asalnya),” katanya saat ditemui pasca agenda Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Yang pasti, Purbaya bilang tak ada pendaftar dari DPR dan Kemenkeu. Memang, belakangan beredar kabar bahwa Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ikut serta dalam seleksi, bahkan menjadi calon kuat.

“Yang saya tahu, yang itu tidak ada. Yang Kemenkeu saya pikir juga tidak ada. Pak Suahasil katanya ya? Saya belum ada laporan (soal itu). Kalau ada (pendaftar) masuk pasti ada yang lapor ke saya, atau Pak Suahasil yang lapor ke saya,” ujar Purbaya.

Di luar itu, Purbaya mencermati fakta bahwa Suahasil juga merupakan anggota pansel. “Masa (ikut) lamar,” sebutnya.

Pendaftaran Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DK OJK telah dibuka sejak 11 Februari 2026 lalu, hingga 2 Maret 2026 mendatang. Seleksi dibuka untuk jabatan Ketua DK merangkap Anggota, Wakil Ketua DK merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

Mengingatkan kembali, seleksi dibuka menyusul mundurnya para pejabat di posisi-posisi tersebut ketika pasar modal diterpa tekanan penetapan penangguhan sementara MSCI terhadap rebalancing indeks saham Indonesia.