Menanti Ketua Dewan Komisioner OJK Baru, Pengamat: Perlu Tenaga Profesional

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menyusul mundurnya Mantan Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, publik menanti pengganti yang bisa mengembalikan rasa percaya dan memulihkan pasar.

Mengingatkan kembali, Mahendra menyatakan pengunduran dirinya akibat guncangan yang menimpa pasar keuangan Indonesia di akhir bulan lalu. Kekosongan jabatan tersebut kemudian diisi oleh Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Kini, Friderica menyandang status Anggota DK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua DK OJK.

Meski begitu, nampaknya Friderica tak bakal lama mengemban tugas itu. Pasalnya, panitia seleksi DK OJK telah mulai dibentuk. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, proses seleksi telah dimulai sejak Senin (2/2/2026) kemarin.

Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai, pejabat pengganti sementara (PJS) saat ini sebenarnya sudah terbilang berhasil meningkatkan kepercayaan diri pasar. Pun, komitmen baru soal reformasi dan transparansi yang digaungkan, menurut Myrdal, sudah mulai direalisasikan dengan baik.

Lagipula, PJS saat ini sudah memiliki sepak terjang yang tinggi di pasar keuangan. “Istilah kata mereka sudah kenyang dengan apa yang terjadi di pasar, tinggal lihat saja konsistensi implementasinya,” ujar Myrdal kepada Kontan, Rabu (4/2/2026).

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai pada dasarnya pejabat definitif tetap diperlukan segera. Pasalnya, masa jabatan pejabat saat ini masih lama berakhir.

“Kalau menunggu hingga Juli 2027 masih cukup lama,” ujar Bhima.

Namun begitu, meski dibutuhkan segera, menurut Bhima proses pemilihannya tetap perlu melewati fit and proper sesuai ketentuan. “Jangan penunjukkan langsung. Sekarang kan sudah ada pejabat sementara,” katanya.

Jika melalui penunjukkan langsung, ia melihat bakal muncul kekhawatiran baru di pasar. Bisa-bisa, muncul indikasi intervensi pemerintah atau eksekutif di OJK. Padahal, saat ini ia melihat OJK justru butuh pembaruan yang nyata.

Nah terkait calonnya, Bhima menekankan pentingnya kualitas. Penting untuk hanya mengajukan tenaga profesional yang sudah berpengalaman di bidang pengawasan dan sektor keuangan, termasuk pasar modal, perbankan, dan asuransi.

Meski begitu, Bhima bilang sebaiknya calon tak diambil dari pejabat yang sedang bertugas di lembaga lain. “Kalau ada pergantian pemain lebih dari satu lembaga, terutama dari sesama sektor keuangan, publik melihatnya bisa rancu. Malah terlihat ada instabilitas,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya integritas juga dibutuhkan. “Misalnya jangan yang pernah kena kasus terkait korupsi, atau terafiliasi dengan partai politik,” sebut Bhima.

Pasalnya, saat ini pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan pasar dan masyarakat. Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman menyebut saat ini dinamika pasar sedang sensitif terhadap isu tata kelola, kepercayaan, dan stabilitas.

Maka dari itu, posisi Ketua DK OJK idealnya diisi oleh figur yang sangat kredibel secara teknokratis, independen secara politik, dan punya rekam jejak kuat dalam menjaga integritas sistem keuangan.

“Tantangan OJK saat ini bukan sekadar pengawasan rutin, tetapi pemulihan kepercayaan investor, pembenahan governance pasar modal, serta penguatan pengawasan terintegrasi pasar keuangan,” jelas Rizal.

Dari sudut pandang pemulihan kepercayaan dan penguatan governance, Rizal bilang figur dengan jarak aman dari politik praktis dan kapasitas teknis yang kuat akan lebih efektif menjawab tantangan OJK ke depan.