Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tengah dihadapkan dengan isu bakal dicaplok PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Ini merupakan sentimen negatif bagi bank penopang Program Sejuta Rumah dari pemerintah tersebut.
Dalam waktu bersamaan, ada dua kabar yang dihadapi perseroan. Pertama, unit usaha syariah BTN diisukan bakal diambil alih PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Kedua, muncul wacana bahwa BTN konvensional akan diakuisisi BNI.
Namun, Kementerian BUMN telah menjawab bahwa wancana itu tidak akan berlanjut. "Wacana itu sudah dibatalkan," ungkap Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo pada Kontan.co.id, Minggu (28/8).
Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah memandang, wacana itu meresahkan dan membingungkan, terutama bagi internal bank bersandi BBTN itu dan investor publik sebagai stakeholders utama BTN. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan menciptakan situasi yang tidak kondusif. “
Baca Juga: Respons Bank BNI Terkait Wacana Akuisisi Bank BTN
Sebelumnya, UUS BTN diisukan akan dicaplok BSI. Sekarang, di saat rencana tersebut belum terlihat jelas peta jalannya, induknya yang kena target. Ya, silakan anda bayangkan seperti apa rasanya kalau anda karyawan BTN,” kata Piter.
Menurut Piter, baik buruknya sebuah rencana bisnis, juga ditentukan oleh proses eksekusinya atau seperti apa implementasinya. Mengkomunikasikan rencana aksi korporasi yang masih sebatas wacana, apalagi untuk perusahaan tercatat di bursa dan bersifat strategis (material), jelas bukan praktik yang baik.
Ia bilang, seharusnya dimatangkan dulu di internal, bukan diumbar begitu saja ke publik. Apalagi kalau masih sebatas wacana, artinya masih sangat jauh sekali dari implementasi.
Wacana ini juga membingungkan investor karena dalam beberapa bulan terakhir pelaku pasar justru menantikan rencana BBTN melaksanakan rights issue atau penerbitan saham baru.
Agenda penambahan modal melalui rights issue bernilai strategis karena akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam membiayai KPR untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga: BTN Gandeng SBM ITB Perkuat Ekosistem Perumahan
“Yang sudah diagendakan saja belum dijalani, sekarang muncul wacana baru. Berdampak signifikan pula, karena terkait eksistensi BBTN. Intinya, apapun agendanya, yang mesti diingat bahwa BBTN maupun BBNI sama sama perusahaan tercatat di bursa. Ada sederet aturan main terkait penyampaian informasi yang mesti mereka patuhi,” kata Tirta Widi Gilang Tirtadi, Analis MNC Sekuritas.
Wacana BBNI akan akuisisi BBTN menarik perhatian publik karena dilontarkan oleh orang nomor dua di republik ini. Di sela kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Teknologi Riau, Kamis (25/8), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin secara terang-terangan menyampaikan niat tersebut.
Wapres menjelaskan bahwa BNI diarahkan mengambil BTN konvensional dan kemudian unit usaha syariah (UUS) BTN diambil oleh PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS). Hal itu dilakukan untuk mengonsolidasikan bank pelat merah atau himpunan bank milik negara (Himbara) alias BUMN.
"Memang ada rencana tadinya itu kan untuk mempersedikit jumlah bank himbara, sehingga bank BTN itu syariahnya nanti diambil BSI, konvensionalnya diambil BNI, tetapi sekarang itu masih dalam tahap wacana itu," ungkap Ma'ruf.
Baca Juga: BTN Salurkan KPR Capai 5 Juta Unit Sejak Tahun 1976 hingga Pertengahan 2022
Menanggapi pernyataan Wapres, manajemen BBNI menerangkan belum ada pembicaraan dan arahan mengenai wacana mengakuisisi BBTN. Sekretarsi Perusahaan BNI Mucharom menjelaskan pihaknya selalu mendukung rencana pengembangan bisnis oleh pemerintah dengan mempertimbangkan aspek bisnis yang memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan serta dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta negara.
"Terkait dengan wacana akuisisi BTN, dapat kami sampaikan, bahwa sampai dengan saat ini hal tersebut belum ada arahan tindak lanjut dari pemegang saham untuk menjadikan aksi korporasi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
