Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan di level 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 16-17 Maret 2026 dinilai mampu meredam gejolak pasar obligasi dalam jangka pendek.
Namun, langkah ini belum cukup kuat untuk mendorong penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) secara signifikan.
Asal tahu saja, imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun yang saat ini telah mencapai 6,84% atau mendekati 7% per 25 Maret 2026.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan pasar masih membaca keputusan BI tersebut sebagai sikap defensif untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah tekanan global dan domestik.
Baca Juga: SBN Mendominasi Penempatan Investasi Industri Asuransi Jiwa pada 2025
“Itu BI berarti memberi sinyal bahwa prioritas BI saat ini adalah menjaga stabilitas kurs, bukan pelonggaran moneter,” ujar Syafruddin kepada Kontan tak lama ini.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meredakan kekhawatiran pelaku pasar, khususnya di tengah tekanan eksternal seperti konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi, serta risiko fiskal domestik.
Meski demikian, dampak positif terhadap pasar obligasi dinilai masih terbatas.
Investor disebut masih menuntut premi risiko yang tinggi. Selain itu, indikator risiko seperti credit default swap (CDS) yang meningkat serta tekanan terhadap rupiah yang mendekati Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat turut menahan potensi penurunan yield.
“Keputusan hold ini membantu meredam kepanikan, tetapi belum otomatis menciptakan reli obligasi. Pasar masih bergerak hati-hati karena sentimen utamanya datang dari risiko eksternal dan kredibilitas fiskal,” jelasnya.
Ke depan, Syafruddin melihat potensi kenaikan yield masih terbuka apabila tekanan global dan domestik belum mereda.
Baca Juga: Likuiditas Longgar, Perbankan Ramai-Ramai Parkir Dana di SBN
Ia menjelaskan, pergerakan rupiah menjadi salah satu faktor utama yang perlu dicermati. Pelemahan nilai tukar akan mendorong investor meminta imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi risiko.
Selain itu, dinamika harga minyak dan eskalasi konflik di Timur Tengah juga berpotensi memicu kenaikan yield. Harga minyak yang tinggi dapat meningkatkan tekanan inflasi sekaligus memperlebar beban fiskal pemerintah.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jika pasar menilai disiplin fiskal melemah dan defisit berpotensi mendekati atau melampaui 3% produk domestik bruto (PDB), maka risiko tersebut akan langsung tercermin pada kenaikan yield obligasi.
“Selama BI masih menahan suku bunga untuk menjaga rupiah, ruang penurunan yield relatif terbatas,” tambahnya.
Baca Juga: Pasar SBN Dihadapkan Tekanan Penurunan Outlook Moody's, Ini Kata ADPI
Syafruddin menilai, yield SBN baru berpotensi turun lebih signifikan jika sejumlah kondisi terpenuhi secara bersamaan, yakni stabilitas rupiah, penurunan harga minyak, perbaikan komunikasi fiskal, serta meningkatnya kepercayaan pasar terhadap pengelolaan defisit.
“Jadi arah yield ke depan sangat bergantung pada disiplin fiskal dan kestabilan eksternal, bukan hanya pada keputusan BI semata,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News












