Reporter: Ahmad Ghifari | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan, sistem pendaftaran agunan alias asset registry mengalami banyak kendala. Meski begitu, ia berharap sistem ini bisa dilisi pada September tahun ini.
"Sistem asset registry ini mendapat tanggapan yang positif dari pelaku perusahaan pembiayaan. Awalnya berjalan lambat karena isu terkait dana yang dikenakan. Sistem ini tidak gratis. Adanya negosiasi harga yang dikenakan, dan pada akhirnya mendapatkan kecocokan harga," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (21/6).
Menurut Suwandi, hingga Maret perusahaan pembiayaan masih mempermasalahkan biaya yang dikenakan. Sehingga pada April dan Mei baru mendapatkan anggotanya.
Suwandi juga mengaku sudah ada 23 perusahaan yang telah tanda tangan perjanjian kerjasama. "Sudah tanda tangan kerjasama, sudah bayar fee, dan sudah memasukkan datanya semua ke asset registry. Sementara ada 70 multifinance sudah mendaftar dan me-review perjanjian kerjasama, sehingga jumlah ini akan terus bertambah," katanya.
Dengan adanya sistem asset registry, Suwandi optimistis akan mengembalikan kepercayaan bank terhadap perusahaan pembiayaan.
Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Bambang W Budiawan mendukung langkah-langkah inisiasi yang dilakukan oleh APPI.
"Diharapkan adanya sistem ini pencegahan praktek double pledging dan pengelolaan risiko kredit lebih memadai,"katanya.
Asal tahu saja, banyaknya kasus penjaminan ganda menjadi pelajaran untuk industri multifinance untuk berbenah diri. Di awal tahun 2019, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (AAPI) menginisiasi sistem asset registry (pendaftaran agunan) yakni sistem pelaporan portofolio pembiayaan atau account receivable yang digunakan sebagai jaminan untuk perbankan.
Dengan sistem asset registry ini bisa melacak penjaminan agunan multifinance ke perbankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
