Reporter: Dyah Megasari |
JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (14/3) malam, secara aklamasi memilih Perry Warjiyo untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Sembilan pekerjaan menanti Perry, yang akhirnya menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia setelah empat periode maju pencalonan. Dia menggantikan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, yang habis masa jabatannya pada November 2013.
"Ada sembilan pekerjaan yang harus dijalankan oleh Perry setelah resmi menjadi Deputi Gubernur BI ini," kata Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis. Seluruh pekerjaan rumah ini terkait dengan kebijakan BI ke depan.
Pertama, sebut dia, kebijakan makro prudensial BI harus berpihak pada kepentingan petani, nelayan, UMKM, sektor riil, dan kepentingan ekonomi nasional. Kedua, sebut Emir, kebijakan makro prudensial BI harus dipastikan pro-pertumbuhan ekonomi, pro-penciptaan lapangan pekerjaan, serta memperluas cakupan akses dan layanan keuangan (financial inclusion).
Pekerjaan rumah ketiga Perry, lanjut Emir, adalah memastikan kebijakan BI terkait lalu lintas devisa harus mengutamakan kepentingan nasional serta dapat membatasi arus modal asing yang bersifat jangka pendek (hot money). Keempat, kepentingan nasional harus diutamakan dalam pengelolaan arus modal asing.
Pekerjaan rumah kelima Perry terkait dengan inflasi, yaitu penguatan peran BI dalam pengelolaan dan pengendalian inflasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Di dalamnya termasuk pembentukan Direktorat Pengendalian Inflasi. Keenam, BI harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah terkait pengelolaan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.
Ketujuh, BI harus memiliki dan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur BI. Kedelapan, kebijakan makro prudensial dan moneter BI harus juga berpihak pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.
Terakhir/sembilan, tugas yang diembankan pada Perry adalah pengoptimalan upaya menarik devisa hasil ekspor (DHE) untuk bisa masuk ke perbankan nasional sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Tugas ini dilakukan dengan optimalisasi kebijakan terkait DHE maupun instrumen kebijakan lain.
Enam visi
Perry menyatakan kesiapan menjalankan sembilan pekerjaan yang diembankan padanya begitu resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
"Intinya, ini agenda yang akan saya laksanakan. Semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik," kata dia seusai pemilihan, Kamis (14/4).
Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Perry memaparkan enam visi bila terpilih menjadi deputi gubernur BI. Pertama, terkait penguatan kebijakan pengendalian inflasi dan melanjutkan kebijakan suku bunga rendah. Menurut Perry, kebijakan ini dinilai penting untuk mendorong ketahanan ekonomi nasional.
Perry ingin inflasi bisa lebih rendah dari target yang dipatok tahun ini di kisaran 4,5% plus minus satu persen. Di dalamnya, imbuh dia, tercakup kebijakan yang bisa mendorong suku bunga perbankan ke level single digit.
Visi kedua dalam paparan Perry mengangkat masalah stabilisasi nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar keuangan valuta asing domestik. Menurut dia, visi ini dapat diwujudkan antara lain dengan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder dan kebijakan terkait penempatan DHE di perbankan dalam negeri.
Sementara visi ketiga, Perry menyoroti kebijakan makro prudensial dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kebijakan makro prudensial ini mencakup pengendalian kredit, penguatan akses keuangan, dan mengintegrasikan kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian dalam negeri," ujar dia.
Sebagai visi keempat, Perry ingin ada penguatan peran BI untuk mendorong sektor riil, UMKM, dan ekonomi daerah. Sementara visi kelima yang disodorkan Perry adalah penguatan koordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Visi kelima ini tak terlepas dari upaya untuk menekan inflasi di daerah, sekaligus sebagai upaya penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.
Visi terakhir Perry adalah penguatan organisasi dan sumber daya manusia (SDM). Pengalihan kewenangan pengawasan perbankan dari BI ke OJK, menurut Perry, akan membuat pengawasan sistem keuangan berada di bawah satu atap OJK, sementara BI akan fokus menata moneter.
Menurut Perry, faktor terpenting untuk mewujudkan keenam visi yang dipaparkannya adalah masalah komunikasi. "Harus diperkuat, baik kepada media, pelaku ekonomi, hingga DPR. Dari situlah, aspirasi masyarakat bisa ditangkap dengan baik dan ditindaklanjuti dengan merumuskan kebijakan untuk membangun BI ke depan," ujar dia.
Bukan pencalonan perdana
Perjalanan Perry untuk menduduki kursi deputi gubernur BI tercatat cukup panjang. Dia harus melewati empat kali periode pencalonan sekaligus uji kelayakan dan kepatutan untuk kursi deputi gubernur BI sampai akhirnya terpilih.
Perry pertama kali masuk bursa pencalonan deputi gubernur BI pada 2009. Saat itu, dia harus mengakui "kalah pamor" dari Hartadi A Sarwono. Tahun berikutnya, 2010, Perry lagi-lagi dicalonkan untuk posisi yang sama. Kali ini, dia harus "takluk" dari Halim Alamsyah. Kesempatan kembali dibuka untuk Perry pada 2011. Lagi-lagi, dia harus menerima ketidakterpilihannya, dan Ronald Waas yang terpilih pada tahun tersebut.
Nama Perry muncul kembali sebagai kandidat yang diusulkan untuk menjadi deputi gubernur BI pada 2012. Sayangnya, tahun itu DPR tak menggelar seleksi calon deputi gubernur BI, sekalipun ada banyak kursi kosong, termasuk terpilihnya Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad sebagai Ketua OJK di akhir masa jabatannya sebagai deputi gubernur BI.
Barulah pada awal 2013, proses yang tertunda untuk Perry kembali berlanjut. Kali ini, Perry akhirnya mendapat dukungan dari 54 anggota Komisi XI DPR yang mengujinya. Dia "mengalahkan" koleganya, Hendar, dalam pencalonan tersebut.
"Perry terpilih karena memang beliau mampu meyakinkan semua fraksi di Komisi XI," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, seusai pemilihan, Kamis (14/4). Menurut dia, Perry punya kompetensi dalam pengendalian inflasi dan visi misi yang dipaparkannya pun bisa meyakinkan para anggota Komisi XI DPR.
Anggota Komisi XI DPR dari FPDI-P Maruarar Sirait mengatakan, tidak mudah meyakinkan DPR untuk bisa memilih seseorang. "(Tapi) visi misi yang disampaikannya siang tadi mampu meyakinkan Komisi XI DPR," kata Maruarar, Kamis (14/4/2013) malam.
Setelah akhirnya Perry terpilih menjadi Deputi Gubernur BI, Ara memintanya memperbaiki kebijakan makro yang menurut dia belum tepat. Dia pun berharap Perry dapat mewujudkan asas resiprokal perbankan nasional dan asing, yang selama ini terabaikan. (Didik Purwanto/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
