Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti berita simpang siur yang berkembang terkait Bank Bukopin belakangan ini. Isu-isu negatif yang viral mengenai bank itu dinilai sengaja dimainkan oleh pihak tertentu untuk mengejar satu tujuan.
Oleh karena itu, DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memberikan penjelasan detail terkait perkembangan Bank Bukopin termasuk rencana masuknya KB Kookmin Bank sebagai pengendali baru bank tersebut dan juga terkait likuiditasnya. Sebab isu-isu negatif itu terus digaungkan maka tidak hanya akan berdampak pada Bukopin sendiri, tetapi juga akan menggangggu stabilitas perbankan nasional terutama di tengah Covid-19.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Keuangan, OJK, LPS dan Bank Indonesia, Senin (29/6).
"Saya mendengar banyak berita cukup meresahkan terkait Bukopin. Ini sudah dibagikan ke banyak orang sehingga terjadi rush. Saya yakin ada yang berperan memainkan isu-isu ini dan itu sangat mengganggu stabilitas keuangan di masa Covid-19. OJK mohon itu segera ditertibkan," desak Vera.
Baca Juga: Modal menipis, tambahan modal buat Bukopin mendesak
Menurut Vera, memainkan isu-isu negatif di sektor perbankan sudah sering terjadi. Namun, di saat pademi Covid-19 seperti saat ini, hal seperti itu tidak boleh dibiarkan dan harus segera diselesaikan. Jika tidak, masyarakat akan takut menyimpan dana di bank dan pada akhirnya juga akan berdampak pada bank lain, terutama bank kecil.
Isu-isu yang berkembang terkait Bukopin itu dinilai berkaitan dengan rencana perubahan pemegang saham. Vera meminta OJK segera memberikan penjelasan terkait rencana penguasaan Bank Korea Kookmin pada saham Bukopin. Sebab, dirinya menerima banyak berita simpang siur terkait proses tersebut.
DPR, lanjut Vera, sudah sepakat pada rapat sebelum-sebelumnya untuk mendukung OJK dalam menangani bank bermasalah dan itu harus dilakukan secara profesional, transparan dan terukur untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Oleh karena, rencana perusahaan pemeagng saham Bukopin juga harus dilakukan secara transparan.
"Saya ingin mendapatan penjelasan khusus mengenai Bukopin ini. Jangan sampai ada dugaan adanya penekanan yang dilakukan OJK terhadap salah satu pemegang saham menambah modal yang tidak sesuai dengan kemampuan likuiditas mereka. Kabarnya, pemegang saham asing sudah diblacklist tetapi kemudian diperrjuangkan lagi," ujar Vera.
Terkait kepemilikan asing di perbankan Indonesia, menurut Vera, perlu juga menjadi perhatian. Jangan sampai semua bank swasta nasional diambil oleh asing, apalagi di tengah kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami tekanana akibat COvid-19. "Tolong identitas nasional kita jaga. Jangan sampai semua bank swasta lain dimiliki asing. Saya khawatir momentum asing mau masuk kesini, pas lagi kondisi ekonomi kita begini," imbuh Vera.
Baca Juga: Nasabah sulit tarik dana, begini penjelasan Bank Bukopin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
