Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo sasar proyek pemerintah untuk kembangkan suretyship. Direktur Utama (Dirut) Askrindo, Antonius Chandra S. Napitupulu mengatakan produk suretyship di Askrindo memang kebanyakan menangani proyek pemerintah. Produk ini menjamin pelaksanaan proyek mulai dari uang muka terkiat proyek-proyek pembangunan yang pembayarannya menggunakan APBN dan APBD, hingga jaminan pemeliharaan.
Kebanyakan dari proyek yang dijamin oleh Askrindo memang berasal dari proyek proyek pemerintah pusat dan daerah, seperti proyek pembangunan jembatan, jalan, fasilitas umum. "Kalau di kami masih cukup mayoritas, proyek pemerintah sebesar 60%," kata Antonius.
Antonius menjabarkan produk suretyship ini lebih berkembang daripada produk asuransi kredit. Apalagi perseroan fokus pada proyek-proyek pemerintah yang nilainya tidak besar seperti renovasi gedung sekolah.
"Nilainya tidak sampai miliaran, hanya puluhan juta hingga ratusan juta. namun justru proyek yang seperti itu banyak dan terbesar. Selain itu proyek pembanunannya pun rutin dan dalam jangka pendek. Sehingga kami fokus disitu," katanya.
Antonius bilang dengan menjamin proyek yang seperti itu, tingkat resiko klaim pun tidak terlalbu besar karena nilai pertanggunnya pun hanya sebesar puluhan hingga ratusan juta. "Resikonya masih bisa diterima, klaimnya tidak besar," ujar Antonius.
Antonius pun menyebut dengan banyaknya proyek setiap tahun yang dijalankan oleh pemerintah maka persaingan dalam bisnis surety pun cukup ketat. Menurutnya, pemain dalam bisnis ini tidak hanya BUMN namun juga perusahaan asuransi swasta.
"Karena pembangunan infrastruktur masih sistem tender yang terbuka, sehingga yang bermain pun tidak hanya kontraktor bumn. Apalagi di daerah kecil, kontraktornya dari putra daerah setempat. Sehingga bisa mereka menggunakan asuransi BUMN, swasta, atau bahkan BUMD," ujarnya.
Dia pun menyambut baik himbauan OJK agar perusahaan banyak ikut bermain dalam produk surety dan menjamin proyek pemerintah. Namun bagi perusahaan yang ingin ikut dalam produk suretyship seharusnya mempunyai modal yang cukup kual untuk bisa membayar klaim dari proyek-proyek pemerintah jika terjadi kegagalan.
"Bagus sih karena memang pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan keharusan. Untuk mendukung itu, modal disetor harus kuat. Jadi kalau OJK memperkuat pemodalan suretysip dan memperkenalkan ke para pemilik proyek atau pemerintah dan swasta maka perkembangannya akan lebih bagus lagi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
