Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan setiap pelaku industri asuransi memiliki direktur kepatuhan. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 43 tahun 2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
Dalam beleid yang diundangkan sejak 31 Desember 2019 itu, direktur kepatuhan tidak boleh rangkap jawaban dengan direktur yang menjalankan fungsi teknik asuransi, pemasaran, dan keuangan.
Baca Juga: Diperiksa Kejaksaan Agung, begini komentar eks dirut Jiwasraya
Aturan baru ini merupakan revisi dari POJK No 73/POJK.05/2016 mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Dalam beleid lama itu, Direktur Kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota direksi yang membawahi fungsi Teknik asuransi, keuangan, ataupun fungsi pemasaran.
Direktur Eksekutif Dewan Asuransi Indonesia Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyatakan Ketentuan tentang Direktur Kepatuhan di perusahaan perasuransian pada dasarnya untuk memastikan tata kelola perusahaan dapat dilaksanakan dengan patuh. Lantaran ada direksi yang bertanggungjawab penuh.
"Agar pemantauan dan evakuasi tata kelola dapat dilakukan dengan seimbang dan independen, maka pelaksananya terpisah dengan kegiatan utama proses bisnis asuransi. Itulah mengapa Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap fungsi pemasaran, teknik Dan keuangan," ujar Dody kepada Kontan.co.id pada pekan lalu.
Menurutnya, ketentuan ini sudah lebih baik sebab tidak mewajibkan ada posisi direktur kepatuhan tersendiri. Ia menuturkan sebenarnya regulasi tentang tata kelola sudah cukup banyak dan relatif memadai. Sekarang tinggal pengawasan dan penegakan hukum atas ketentuan tersebut.
Dody yang juga menjawab sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia menyatakan beberapa perusahaan sudah memenuhi aturan itu. Sedangkan sebagian lain masih mengupayakan agar memiliki direktur kepatuhan.
Salah satu perusahaan yang sudah mematuhi aturan ini adalah PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI). Direktur Utama Asuransi Bintang Tbk HSM Widodo mengaku sudah memiliki direktur kepatuhan baru. Hal ini telah diputuskan pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar pada 19 Desember 2019.
Adapun PT Capital Life Indonesia telah mengajukan nama direktur kepatuhan kepada OJK untuk melakukan fit and proper test. Direktur Utama Capital Life Antony Japari menyatakan direktur itu nantinya akan fokus menangani terkait legal, compliance dan risk management.
Baca Juga: Buntut Kasus Jiwasraya, Bank Lebih Hati-hati dan Kurangi Produk Unitlink
"Capital Life melihat dengan adanya direktur kepatuhan ini, maka dari sisi operasional perusahaan akan lebih comply dan dari sisi bisnis akan lebih sehat. Tentu saja ada biaya seperti gaji Direksi dan sebagainya tapi manfaatnya jauh lebih besar dari biaya itu," tutur Antony kepada Kontan.co.id pekan lalu.
Asal tahu saja, OJK mencatatkan hingga November 2019, premi asuransi komersil tumbuh 6,08% yoy menjadi Rp 261,65 triliun. Rinciannya premi asuransi kerugian dan reasuransi tumbuh 20,07% yoy menjadi Rp 91,71 triliun. Sedangkan premi asuransi jiwa turun 0,20% yoy menjadi Rp 169,86 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
