Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghapusan utang UMKM, salah satunya petani dan nelayan, diharapkan bisa memberikan dampak lebih besar. Terlebih, mereka bisa kembali mengajukan kredit ke perbankan dari yang selama ini tak bisa.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Yulius membenarkan bahwa UMKM yang telah dihapus tagihkan utangnya dapat mengakses kembali pembiayaan ke lembaga keuangan formal termasuk mengakses KUR.
Hanya saja, ia bilang penyaluran KUR tahun 2025 tidak hanya fokus pada sisi kuantitas, akan tetapi juga dari segi kualitas seperti prioritas pada debitur baru, debitur yang mengalami graduasi dan peningkatan pada sektor produksi.
Dalam mendorong peningkatan akses pembiayaan melalui KUR, Pemerintah juga terus melakukan inovasi untuk penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai alat untuk penilaian kelayakan kredit UMKM dalam penyaluran KUR.
“Target penyaluran KUR tahun 2025 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2024,” ujar Yulius, Rabu (6/11).
Baca Juga: Bank Mandiri Pastikan PP Pemutihan Utang UMKM Tidak Berdampak pada Kinerja Keuangan
Sebagai informasi, pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR hingga akhir 2025 mencapai Rp 280 triliun. Berdasarkan catatan KONTAN, per 15 September 2024, penyaluran KUR sudah mencapai Rp 207,42 triliun atau setara 74,08% dari target.
Sependapat, General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sunarna Eka Nugraha bilang kebijakan Pemerintah terkait Penghapusan Piutang Macet bagi UMKM tentunya diharapkan dapat mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan.
“Baik KUR maupun pembiayaan lainnya, yang dibutuhkan untuk meningkatkan usaha mereka,” ujar Sunarna.
Namun, Sunarna melihat masih ada tantangan lain yang membuat penyaluran KUR kurang optimal. Contohnya, daya beli yang lemah berpotensi mempengaruhi minat UMKM dalam mengakses KUR karena pelaku UMKM mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengembangkan bisnisnya, yang dapat menyebabkan permintaan KUR melambat.
Hanya saja, ia melihat kondisi ini juga bergantung pada sektor usaha dan strategi UMKM dalam merespons keadaan tersebut. Penyaluran KUR BNI per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 11,26 triliun kepada lebih dari 50 ribu UMKM di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, ia juga menilai lesunya bisnis UMKM memang bisa menjadi indikator potensi peningkatan risiko kredit. Di BNI sendiri, kualitas kredit UMKM tetap terjaga berkat manajemen risiko yang efektif dan pengelolaan Loan at Risk (LaR) yang terstruktur.
“Kami menjaga kualitas penyaluran kredit baru yang dilakukan, sehingga potensi kredit bermasalah dapat diminimalkan,” ujar Sunarna.
Ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang juga terus mencatat ada peningkatan penyaluran KUR hingga September 2024. Pada periode tersebut, penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp 67,9 triliun atau naik dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 67,9 triliun.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi pun bilang bahwa pemberdayaan UMKM menjadi salah satu program pemerintah yang turut didukung oleh bank. Oleh karenanya, pihaknya tentu akan memperluas layanan pembiayaan kepada UMKM, salah satunya KUR.
Ia bilang salah satu strategi yang dilakukan adalah akan terus mengembangkan platform digital yang dimiliki agar semakin memudahkan akses pembiayaan untuk para pelaku usaha UMKM ke seluruh Indonesia.
“Ini semua dirancang khusus untuk mendukung pertumbuhan UMKM,” tandasnya.
Baca Juga: Bank Mandiri Pastikan Tak Ada Dampak Finansial Dengan Adanya PP Hapus Utang UMKM
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
