Reporter: Issa Almawadi | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Bank Bukopin memutuskan tidak melaksanakan sisa penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi I senilai Rp 500 miliar. Bank Bukopin mengambil keputusan ini, mengingat tingkat permodalan yang masih dianggap mencukupi.
Glen Glenardi, Direktur Utama Bank Bukopin, mengatakan selain karena tingkat modal masih cukup, batalnya sisa penerbitan obligasi subordinasi ini karena tingkat harga obligasi masih belum normal. "Sehingga kami tidak akan melakukan aksi korporasi," kata Glen, Jumat (14/3).
Bank Bukopin mendapatkan pernyataan efektif atas PUB Obligasi Subordinasi I ini pada 28 Februari 2012. Penerbitan PUB tahap pertama senilai Rp 1,5 triliun pada 7 Maret 2012. Saat itu, Bank Bukopin mengganjar kupon 9,25% untuk obligasi subordinasi bertenor tujuh tahun yang akan jatuh tempo Maret 2019.
Glen belum dapat memastikan, apakah pembatalan eksekusi sisa PUB berakibat Bukopin akan menahan laba tahun 2013. Menurut Glen, pihaknya belum membicarakan tentang penggunaan laba tahun lalu. Per September 2013, Bank Bukopin mencetak laba bersih Rp 737,84 miliar. Laba bersih ini naik 19% dibandingkan September tahun sebelumnya, sebesar Rp 619,77 miliar.
Hingga kini, Bank Bukopin belum merilis laporan keuangan 2013. "Yang jelas, akhir tahun ini kami akan pertahankan capital adequacy ratio (CAR) pada level 13%-14%," terang Glen. Pada Oktober 2013, CAR Bukopin berada pada level 15,3%.
Selain melalui obligasi subordinasi, Bukopin juga telah mendapat dana segar dari pelaksanaan penawaran umum terbatas III. Melalui aksi ini, Bukopin menargetkan dana segar hingga Rp 1,755 triliun.
Menurut keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, hingga Januari lalu, Bank Bukopin belum memakai dana hasil penawaran umum terbatas III. Pada rights issue Januari lalu, Bukopin meraup dana senilai Rp 586,18 miliar.
Setelah penawaran umum terbatas, kepemilikan saham Kopelindo naik dari 27,08% menjadi 29,51%. Kepemilikan saham Bosowa Corporation di Bukopin naik dari 13,98% menjadi 18,51%. Sedangkan kepemilikan saham pemerintah melalui Kementerian BUMN menyusut dari 13,02% menjadi 11,43%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
