Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Regulator perbankan terus mendampingi rencana bank-bank Tanah Air yang ekspansi ke luar negeri, meskipun keuntungan bisnis tidak menggiurkan seperti di rumah sendiri. Agus D.W Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia (BI), mengakui, lebih untung buka bisnis di dalam negeri, daripada di luar.
“Tapi, jika tidak buka cabang di luar negeri, siapa lagi yang akan menjaga (akses keuangan) warga di luar negeri, seperti TKI,” kata Agus, kemarin. Langkah BI untuk mendukung perbankan adalah membentuk kesepakatan bilateral ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) dengan Bank Negara Malaysia (BNM).
Tidak hanya BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan aktif mendukung bank di Indonesia untuk ekspansi. Di luar kesepakatan ABIF, OJK akan segera menyelesaikan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan regulator keuangan di Korea Selatan, yakni Bank of Korea (BoK) dan Financial Services Commision (FCS) sebagai upaya menjembatani bank di Indonesia yang ingin ekspansi ke negeri gingseng ini.
Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan, kesepakatan MoU dengan otoritas Korea ini, karena akan ada investor Korea yang ingin masuk ke Indonesia, begitupula dengan bank di Indonesia ada yang ingin ekspansi kesana. “Ini menjadi awal upaya menyediakan payung perjanjian bagi industri jasa keuangan,” katanya, Senin (16/2).
Selanjutnya, OJK akan mendukung upaya bank-bank di Indonesia yang ingin ekspansi ke luar negeri dengan memanfaatkan bisnis jasa pengiriman uang (remintasi) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pasalnya, ada peluang besar bagi bank-bank Tanah Air memberikan layanan remitansi dari tenaga kerja di luar negeri.
Misalnya, negara-negara yang memiliki sumber TKI terbesar adalah Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan. Muliaman menambahkan, OJK akan membentuk MoU dengan Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA). Tahap awal, OJK berkomunikasi dengan SAMA terkait rencana bank di Indonesia yang ingin ekspansi kesana. “Ada beberapa bank seperti BUMN yang berminat ekspansi kesana, tapi itu perlu dikaji dulu,” ucap Muliaman.
Wilayah ASEAN lain yang dapat dijajaki oleh OJK untuk MoU adalah Brunei Darussalam dan Taiwan. Karena negara ini memiliki ribuan pekerja Indonesia, seperti jumlah TKI di Brunei Darussalam mencapai 75.000 orang. Nah, OJK menilai perlu ada bank yang bisa masuk kesana untuk memanfaatkan bisnis remitansi.
“Kami menyerahkan kepada perbankan yang berminat menangkap peluang di Brunei,” tambahnya. Lanjutnya, OJK juga tengah menyusun rencana berkomunikasi dengan Taiwan. Adapun rencana pembentukan komitmen dengan dua negara tersebut baru tahap komunikasi secara informal.
Sementara itu, Bank Mandiri memilih memperluas jaringan remitansi di Hong Kong melalui kerja sama dengan The Dairy Farm Company Limited, yakni pengelola 7-Evelen untuk menerima setoran pengiriman uang dari masyarakat Indonesia di Hong Kong. Abdul Rachman, Direktur Konsumer Bank Mandiri, mengatakan, kerjasama ini untuk memudahkan masyarakat Indonesia di luar negeri yang ingin mengirimkan uang kesini.
Kerjasama ini akan memanfaatkan 900 gerai 7-Eleven yang di Hong Kong, sehingga sekitar 150.000 buruh migran Indonesia dapat mengirimkan uang melalui outlet yang tersedia tanpa perlu antri di kantor bank. "Pengirim cukup menunjukkan kartu pembayaran yang diterbitkan dan diperoleh dari Bank Mandiri di seluruh gerai 7-Eleven di Hong Kong,” kata Rachman.
Sebelumnya, selain Hong Kong, bank berplat merah ini berencana akan menggembangkan bisnis jasa pengiriman uang ini di negara-negara lainnya, seperti Malaysia dan Singapura, karena banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, namun mereka layanan remitansi dari bank dalam negeri masih minim di dua negara tentang tersebut.
Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI, menuturkan, potensi remitansi dari tenaga kerja ke dalam negeri sangat besar, apalagi setelah dorongan transaksi non tunai pada kegiatan keuangan TKI. Misalnya, potensi transaksi TKI mencapai US$ 4.000 per orang, dari saat ini transaksi TKI sebesar US$ 1.700 per orang. Adapun jumlah transaksi mencapai US$ 7,7 miliar per November 2014 dengan rata-rata transaksi US$ 700 juta per bulan dari 4,8 juta akun TKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
