Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan mulai memanfaatkan tambahan relaksasi giro wajib minimum (GWM) yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) yang mulai berlaku pada 1 April 2023.
Insentif itu diberikan kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas termasuk UMKM. Maklum, sejak tahun lalu, BI telah menormalisasi GWM ke level tertinggi menjadi 9%.
Presiden Direktur Bank BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan BI sebagai regulator memang memiliki tugas untuk menjaga likuiditas pasar. Ia menyebut, bila ada relaksasi GWM saat permintaan kredit meningkat akan dimanfaatkan oleh industri perbankan.
“BI menjaga dari sisi moneter dan likuiditas, memang paling bagus itu suku bunga tidak naik. Tapi kalau dinaikan maka jaga likuiditas salah satunya dengan insentif. Tapi menurut saya, lebih bagi GWM-nya diturunkan,” papar Jahja.
Baca Juga: OJK Sebut Merger Bank Nobu dan Bank MNC Akan Rampung pada Agustus
Corporate Secretary Bank BRI Aestika Oryza Gunarto menyatakan relaksasi insentif giro wajib minimum (GWM) rupiah memberikan tambahan likuiditas sekitar Rp 5,54 triliun atas insentif 2,5% periode April hingga Mei 2023. Ia mengatakan ini merujuk ketentuan terbaru pelaksanaan insentif dari Bank Indonesia berdasarkan PADG No 1 tahun 2023.
“Realisasi insentif GWM rupiah secara rata-rata yang diperoleh BRI mulai periode Maret-April 2023 akan disalurkan pada kredit sektor-sektor prioritas sebagai ekspansi bisnis bank,” ujar Aestika kepada Kontan.co.id pada Senin (3/4).
Lanjut Aestika dalam mempertahankan kebutuhan likuiditas, BRI akan tetap melakukan ekspansi kredit dengan mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sesuai target BRI 2023 pada setiap sektor. Lanjut ia, BRI juga telah mempersiapkan penyediaan alternatif funding jangka pendek.
Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi menyatakan telah memperoleh insentif atas pertumbuhan kredit pada sektor prioritas dan pencapaian RPIM. Ia menyatakan pertumbuhan kredit tersebut mencakup pertumbuhan kredit sektor prioritas dan kredit UMKM yang masing-masing memiliki bobot sesuai ketentuan BI.
Baca Juga: Restrukturisasi Kredit Berakhir, OJK Tetap Pantau Individual Bank
“Pemenuhan GWM sebesar 9% memerlukan likuiditas di kisaran Rp 10 triliun hingga Rp 11,6 triliun tergantung pada posisi DPK per periode pemenuhan GWM. Namun dengan adanya insentif yang diberikan BI, pemenuhan GWM tidak sampai sebesar itu,” jelasnya kepada KONTAN.
Ia menyatakan terdapat Beberapa strategi dalam pemenuhan GWM mulai dari penghimpunan dana yang bersumber dari DPK maupun dana stabil berupa pinjaman bilateral. Juga pinjaman antar bank pasar uang antar bank (PUAB), penerbitan surat berharga atau obligasi, dan penyaluran kredit khususnya pada sektor prioritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
