Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia (BNI) memberikan fasilitas transaksi lindung nilai atau hedging kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Langkah ini sebagai upaya untuk memitigasi risiko terhadap volatilitas nilai tukar valuta asing (valas) yang dilakukan secara sinergis antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni menuturkan, nilai transaksi valas yang akan terlindungi dari kerja sama ini mencapai US$ 200 juta. BNI merupakan bank BUMN yang pertama memberikan fasilitas lindung nilai kepada PLN, yaitu sejak November 2013.
Achmad Baiquni menuturkan, peningkatan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang salah satunya disebabkan oleh adanya perbaikan data ekonomi Amerika Serikat dan rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga menimbulkan, ketidakpastian akan kondisi pasar. Bagi perusahaan yang memiliki eksposure valas, perlu melakukan antisipasi dengan melakukan transaksi lindung nilai sebagai salah satu mitigasi risiko terhadap volatilitas nilai tukar.
Sebelumnya, bank dengan kode emiten BBNI sudah menjadi mitra bagi PLN dalam memenuhi kebutuhan valasnya untuk transaksi nilai tukar valuta today (penyelesaian transaksi pada hari yang sama). Dengan adanya fasilitas lindung nilai ini, PLN dapat melakukan variasi transaksi kebutuhan valasnya melalui transaksi FX (Foreign Exchange) Forward atau FX Swap, sehingga risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar valas dapat diantisipasi oleh Manajemen PLN dengan baik.
"Penandatanganan fasilitas lindung nilai (hedging) antara BNI dan PLN ini merupakan langkah awal yang sangat baik untuk merealisasikan instruksi Kementerian BUMN dan Peraturan Bank Indonesia serta untuk memperkuat sinergi BUMN," kata Baiquni di Gedung BI, Jakarta, Jumat (10/4).
Lebih lanjut Baiquni menuturkan, BNI telah mempunyai tim dan infrastruktur yang siap untuk melakukan transaksi lindung nilai dengan perusahaan BUMN. Kesiapan BNI tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk kemitraan dengan PLN dalam hal diskusi mengenai penerapan Peraturan Menteri (Permen) BUMN dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait lindung nilai.
Selain itu, BNI telah menyelenggarakan workshop lindung nilai kepada Staff PLN untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai produk lindung nilai, perlakuan akuntansi, reporting serta pengelolaan manajemen risiko.
Dalam rangka meredam dampak dari meningkatnya volatilitas nilai tukar, pada tanggal 25 September 2013, Menteri Negara BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN No. PER-09/MBU/2013, yang diperkuat dengan PBI No. 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank pada tanggal 7 Oktober 2013 serta PBI No. 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/8/PBI/2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
