Reporter: Bernadette Chritina Munthe |
JAKARTA. Tahun 2011 mendatang pasar keuangan di tanah air bakal semakin ramai oleh aksi korporasi bank-bank milik pemerintah daerah alias Bank Pembangunan Daerah (BPD). Aksi korporasi tersebut antara lain berupa penerbitan obligasi dan pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO).
BPD Sumatra Utara salah satunya. Bank milik pemerintah daerah (pemda) Sumut ini tetap dengan rencana penerbitan obligasi Rp 1 triliun yang sudah digadang sejak tahun lalu. Komposisinya, Rp 600 miliar berupa obligasi biasa dan sisanya berupa obligasi subordinasi. "Dana nanti akan kami manfaatkan mendukung ekspansi kredit," ungkap Direktur Utama BPD Sumut Gus Irawan Pasaribu, Selasa (21/12). Dana tersebut juga dipersiapkan untuk membuka 50 kantor baru tahun depan.
Menggalang dana dari penerbitan obligasi juga akan ditempuh oleh Bank Jabar Banten (BJB). Bank yang sudah melantai di bursa sejak pertengahan tahun kemarin ini juga berniat menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun. Rencananya, hajatan ini akan digelar di awal tahun 2011. Senada dengan BPD-BPD lain, dana ini nanti kelak akan digunakan untuk menyokong ekspansi kredit yang ditargetkan tumbuh 25% tahun depan.
BPD Sumatra Barat atau Bank Nagari juga berniat menawarkan obligasi senilai
Rp 700 miliar dalam bentuk tiga jenis surat utang: obligasi senior, obligasi subordinasi, dan sukuk mudharabah. Nagari juga merencanakan IPO tahun depan agar lebih leluasa memanfaatkan pasar modal untuk meraup dana.
Selain Nagari, satu bank daerah yang juga berniat IPO tahun 2011 esok adalah BPD Jawa Timur. Niat menjadi perusahaan publik juga dimiliki oleh BPD Sumut. Namun, tidak tahun depan. "Rencana IPO mungkin lebih realistis tahun 2012 nanti. Karena tahun 2011, kami masih akan mengejar dulu menjadi bank devisa supaya bisa menjadi nilai tambah saat IPO nanti," jelas Gus Irawan.
Adapun BPD Papua mengaku belum mengantongi niat IPO maupun penerbitan obligasi. "Dalam rencana bisnis kami memang ada untuk penerbitan obligasi, namun itu hanya rencana cadangan saja," ujar Direktur Utama BPD Papua Eddy Sinulingga. Terlebih permodalan BPD Papua, klaim Eddy, tidak ada persoalan hingga belum perlu suntikan dana segar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
