Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Bank Syariah Mandiri (BSM) berpartisipasi mengurangi utang pemerintah RI ke pemerintah Jerman melalui program Debt for Nature Swap (DNS) kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Keuangan.
Program DNS KLH berhasil menghapus utang pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Jerman sebesar EUR 12.182.322,22 atau setara dengan Rp 165,69 miliar. Penghapusan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap 1 pada tahun 2009 sebesar EUR 3.223.462,6 atau setara dengan Rp 45,49 miliar.
Sedangkan penghapusan utang tahap 2 sebesar EUR 8.958.859,6 atau kurang lebih Rp 120,19 miliar.
Senior Executive Vice Presiden BSM, Edwin Dwijajanto mengatakan, total pembiayaan yang disalurkan BSM pada program DNS KLH sebesar Rp 89,39 miliar kepada 144 nasabah.
Jenis usaha yang dibiayai antara lain biogas kotoran ternak dan limbah tahu, pakan ternak, kerajinan, IPAL industri tahu, mikro hidro, daur ulang plastik, dan daur ulang logam, bagi nasabah BSM yang tersebar di Sumatera, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Kalimantan.
Debt for Nature Swap (DNS) adalah program konversi utang pemerintah Indonesia kepada pemerintah Jerman; yang menggantikannya dengan menyalurkan dana melalui pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan khusus kepada usaha mikro dan kecil di sektor lingkungan. BSM menjadi pelaksana program DNS KLH sejak 2006. Pendanaan program tersebut bersumber dari KLH 80% dan BSM sebesar 20%.
Sementara itu, Deputi Kementerian lingkungan Hidup bidang Tata Lingkungan, Imam Hendargo A. Ismoyo mengungkapkan, program DNS KLH memiliki beberapa manfaat sekaligus. Diantaranya adalah terhapusnya utang negara sebesar dua kali dana yang dialokasikan untuk program DNS, adanya peningkatan ekonomi masyarakat karena program ini menjadi jembatan bagi UMK untuk mengakses pembiayaan investasi lingkungan di perbankan.
Manfaat lain adalah perbaikan kualitas lingkungan dengan pengurangan beban pencemaran lingkungan di segmen UMK. "Juga peningkatan kapasitas perbankan dalam investasi lingkungan dan membuka pasar baru untuk pembiayaan investasi lingkungan dan bagi usaha mikro dan kecil," kata Imam.
Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan, Ayu Sukarini menambahkan, program DNS KLH berbeda dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Usaha Tani (KUT). Ia merinci, jika program KUR dan KUT dapat bermanfaat untuk peningkatan kapasitas ekonomi, DNS KLH memiliki kelebihan yaitu pemeliharaan lingkungan.
"Yang terpenting juga adalah penghapusan utang pemerintah RI terhadap pemerintah Jerman," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
