Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) membidik sumber pendanaan sebesar Rp 35 triliun sampai akhir tahun 2012. Sebagian dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kredit perumahan. Untuk memperoleh pendanaan tersebut, bank berpelat merah ini akan menggenjot pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 20%-22%, dana dari pengembalian kredit dan wholesale banking.
Saut Pardede, Direktur Keuangan BTN mengatakan, untuk mengejar sumber dana Rp 35 triliun. Tahun ini perseroan menargetkan, pengembalian dana dari pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 10 triliun, dari wholesale banking sebesar Rp 4 triliun dan sisanya dari DPK. "Sumber dana selain dari DPK sebagai alternatif pendanaan kami," ucapnya, Jumat (2/3). Informasi saja, sampai Desember 2011, BTN mencatat kenaikan DPK sebesar 28% menjadi Rp 58,645 triliun dari Desember 2010 sebesar Rp 45,332 triliun.
Nah, dana wholesale banking itu terdiri dari obligasi sebesar Rp 2 triliun, Rp 1 triliun dari transaksi sekuritisasi dan Rp 1 triliun dari transaksi REPO. Iqbal Latanro, Direktur Utama BTN, mengatakan, pada awal tahun ini BTN bekerjasama dengan PT Sarana Multigriya Financial (SMF) dalam jual beli tagihan KPR REPO sebesar Rp 500 miliar untuk sekitar untuk sekitar 7.142 unit rumah. "Mekanisme penyaluran pinjaman melalui jual beli tagihan KPR bersyarat merupakan alternatif pendanaan yang ditempuh BTN," ucap Iqbal.
Pinjaman transaksi KPR REPO ini berjangka waktu lima tahun, dengan bunga sekitar 7,3%. Nah, setelah lima tahun berjalan BTN akan by buck atau pembelian kembali dengan nilai yang sama sebesar Rp 500 miliar. Saut menambahkan, dana ini akan menjadi sumber pembiayaan KPR BTN bersubsidi yang ditargetkan mencapai 16.000 unit rumah dengan nilai sekitar Rp 1 triliun.
Mekanisme ini pada dasarnya hampir sama dengan transaksi Repo yang berlaku pada obligasi yang diperdagangkan di Pasar Uang, namun kali ini yang digunakan sebagai underlying transaksi adalah KPR. Iqbal mengatakan, model tersebut adalah cara baru yang dilakukan BTN dengan SMF dalam upaya pengembangan sistem pembiayaan sekunder perumahan di samping produk sekuritisasi yang sudah ada.
Saut menambahkan, akan ada kerjasama transaksi KPR REPO dengan SMF namun Ia belum dapat menyampaikan nilainya tersebut. "Kebutuhan kami sekitar Rp 1 triliun dari transaksi REPO," tutur Saut. Sampai pada Maret 2011, outstanding transaksi KPR REPO sebesar Rp 1,39 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 10.076 debitur.
Atas dana Rp 500 miliar yang disalurkan kepada BTN, secara hukum hak atas aset tagihan KPR beralih ke SMF. Namun, secara akuntansi masih milik bank BUMN ini. Pengelolaan aset KPR tersebut tetap ditangani oleh BTN seperti halnya transaksi sekuritisasi.
Menurut Raharjo Adisusanto, Direktur Utama SMF, pihaknya akan siap menjalin kerjasama model transaksi untuk dana-dana jangka menengah dan jangka panjang. Informasi saja, saat ini model transaksi yang dapat ditawarkan adalah jual beli tagihan KPR bersyarat dan tidak bersyarat.
Sebelumnya, BTN dan SMF juga telah bekerjasama dalam proyek sekuritisasi KPR sebanyak 4 kali, dengan total nilai Rp 1,95 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
