Bunga Fintech & Aturan Baru Fintech Lending Ini Mulai Berlaku 1 Januari 2025

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga fintech peer to peer (P2P) lending mulai 1 Januari 2025. Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi merinci bunga fintech lending untuk sektor konsumtif dengan tenor kurang dari 6 bulan menjadi sebesar 0,3% per hari.

"Tenor lebih dari 6 bulan menjadi sebesar 0,2% per hari," ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/12).

Untuk pembiayaan produktif sektor mikro dan ultra mikro, Ismail menerangkan tenor kurang dari 6 bulan ditetapkan bunga menjadi 0,275% per hari. Sedangkan tenor lebih dari 6 bulan menjadi sebesar 0,1% per hari.

Untuk pembiayaan produktif sektor kecil dan menengah, tenor kurang dari 6 bulan dan lebih dari 6 bulan bunga yang ditetapkan menjadi 0,1% per hari.

Lebih lanjut, Ismail menerangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023), penetapan batas maksimum manfaat ekonomi alias bunga dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan, di antaranya kondisi perekonomian dan perkembangan industri fintech lending.

Pada akhirnya OJK memutuskan untuk melakukan penyesuaian batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga fintech lending mulai 1 Januari 2025. Ismail menyampaikan penyesuaian itu dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih membutuhkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan, termasuk dari sektor fintech lending dan kondisi industri fintech lending yang masih memerlukan dukungan kuat pendanaan dari pemberi dana (lender).

Selain itu, penyesuaian bunga juga dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh industri non-fintech lending, tersedianya pendanaan yang berkelanjutan untuk pembiayaan sektor produktif dan UMKM sesuai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028, serta untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi penyelenggara fintech lending.

Pengaturan baru di fintech lending

OJK juga memutuskan untuk melakukan penguatan pengaturan di industri fintech lending. Sejumlah hal yang disesuaikan khususnya terkait lender dan borrower fintech lending.

"Pengaturan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekosistem industri yang tumbuh sehat, efisien dan berkelanjutan, pelindungan konsumen/masyarakat, serta meminimalisir potensi risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri fintech lending," ungkap Ismail.

Secara rinci, Ismail menyebut OJK mengatur batas usia minimum lender dan borrower adalah 18 tahun atau telah menikah, serta penghasilan minimum borrower sebesar Rp 3 juta per bulan. Kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria lender dan borrower dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi lender dan borrower baru, dan/atau perpanjangan, paling lambat 1 Januari 2027.

Selain itu, Ismail menyampaikan lender akan dibedakan menjadi lender profesional dan non-profesional. Adapun pemberi dana atau lender profesional, yaitu lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum Indonesia/asing, orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 20% dari total penghasilan per tahun pada 1 penyelenggara fintech lending.

"Lender profesional lainnya, yakni orang perseorangan luar negeri (non residen), pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah asing, serta organisasi multilateral," tuturnya.

Sementara itu, Ismail menyampaikan lender non-profesional yang dimaksud, yakni orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan setara atau di bawah Rp 500 juta per tahun, dengan maksimum penempatan dana sebesar 10% dari total penghasilan per tahun pada 1 penyelenggara fintech lending.

Lebih lanjut, porsi nominal outstanding pendanaan oleh lender non-profesional dibandingkan total nominal outstanding pendanaan maksimum sebesar 20% yang berlaku paling lambat 1 Januari 2028.

Mengenai penguatan pengaturan mengenai fintech lending tersebut, Ismail mengatakan penyelenggara fintech lending diminta melakukan langkah-langkah persiapan dan upaya mitigasi risiko agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja penyelenggara fintech lending.