Ciputra Life Beberkan Tantangan Berinvestasi di Instrumen Green Financing

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030. Dalam roadmap tersebut, OJK menyebut akan memberikan insentif berupa keringanan Risk Based Capital (RBC) bagi perusahaan perasuransian yang berinvestasi di instrumen green financing.

Adapun dasar pengaturan untuk pemberian insentif atas investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan atau green financing melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asurasi dan Perusahaan Reasurasi yang baru saja diundangkan pada 26 Oktober 2026.

Meski ada insentif, PT Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life) menerangkan ada sejumlah tantangan bagi industri asuransi untuk menempatkan investasi di instrumen green financing. Direktur Utama Ciputra Life, Hengky Djojosantoso mengatakan salah satu tantangannya adalah memastikan ketersediaan instrumen yang memenuhi kebutuhan investasi perusahaan, baik dari sisi imbal hasil, risiko, maupun karakteristik aset-liabilitas.

Sebagai investor institusi yang memiliki kewajiban jangka panjang kepada pemegang polis, Hengky menerangkan perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa setiap instrumen investasi memiliki kualitas kredit yang baik, tenor yang sesuai, likuiditas yang memadai, serta tingkat imbal hasil yang kompetitif.

"Hal itu menjadi penting agar investasi yang dilakukan tidak hanya mendukung aspek keberlanjutan, tetapi juga memenuhi prinsip kelayakan investasi," ujarnya kepada Kontan, Jumat (13/11/2026).

Hengky menambahkan, tantangan lainnya adalah aspek transparansi dan kredibilitas Environmental, Social, and Governance (ESG). Dia bilang perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk membiayai proyek yang memenuhi kriteria keberlanjutan, didukung oleh standar yang jelas, serta memiliki mekanisme pelaporan dan pengukuran dampak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ke depannya, Hengky mengatakan pengembangan pasar green financing perlu didukung makin beragamnya pilihan instrumen, peningkatan likuiditas pasar sekunder, standar keberlanjutan yang kredibel, serta insentif regulator yang tepat. Dia juga optimistis apabila ekosistem tersebut makin berkembang, partisipasi industri asuransi dalam pembiayaan berkelanjutan juga akan makin meningkat.

"Pada akhirnya, bagi kami, investasi yang baik adalah investasi yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan," tuturnya.

Lebih lanjut, Hengky juga melihat peluang investasi pada instrumen hijau masih sangat terbuka ke depannya. Hal itu seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan dan berkembangnya pilihan instrumen di pasar keuangan Indonesia.

Atas dasar itu, dia bilang Ciputra Life juga terbuka untuk meningkatkan investasi pada instrumen tersebut, termasuk mengeksplorasi jenis instrumen lainnya.

"Namun, setiap keputusan penempatan tetap akan mempertimbangkan kualitas dan kredibilitas penerbit, transparansi penggunaan dana, kualitas kredit, likuiditas, potensi imbal hasil, serta kesesuaiannya dengan strategi investasi dan kebutuhan aset-liabilitas perusahaan," kata Hengky.

Bagi Ciputra Life, Hengky menerangkan investasi berbasis ESG bukan hanya mengenai kepedulian terhadap lingkungan dan sosial, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut memiliki fundamental yang baik dan mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan perusahaan di situs resmi, Ciputra Life mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 1,28 triliun per Oktober 2026. Adapun instrumen Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi dengan nilai Rp 672,64 miliar, sedangkan instrumen obligasi korporasi sebagai kontributor kedua sebesar Rp 392,64 miliar.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan adanya ketentuan terkait green financing tersebut membuka ruang bagi perasuransian untuk mempertimbangkan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan dalam perhitungan risiko kredit maupun risiko perubahan harga pasar aset yang merupakan bagian dari perhitungan modal minimum berbasis risiko atau dikenal dengan MMBR.

Ogi menyebut ketentuan lebih rinci mengenai besaran insentif hingga mekanisme penempatan instrumen akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan berupa Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK).

"Besaran insentif, presentase keringanan, serta mekanisme dan kriteria instrumen yang akan memperoleh perlakuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK)," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Kamis (5/11/2026).

Ogi mengatakan ketentuan lanjutan tersebut direncanakan akan terbit pada akhir 2026. Adapun PADK itu akan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerapkan insentif.

Dia menambahkan, OJK akan menyusun pengaturan dengan mempertimbangkan karakteristik instrumen dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya agar kebijakan tersebut dapat mendukung investasi berkelanjutan dengan tetap menjaga ketahanan permodalan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News