Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lembaga riset global CreditSights mempertahankan rekomendasi underperform untuk obligasi senior dua bank milik negara, yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), menyusul risiko kredit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai dapat menekan kinerja.
Dalam kalkulasi Analis CreditSights Lim Ze Hao dan Pramod Shenoi, nilai wajar obligasi senior BMRI dan BBNI berada pada 25–30 bps di atas obligasi senior bank-bank India.
Saat ini, obligasi senior bank-bank India menawarkan yield 80 bps di atas US Treasury. Namun, yield obligasi BMRI dan BBNI masing-masing hanya 100 bps dan 68 bps di atas US Treasury. Artinya, spread yield obligasi BMRI dan BBNI tak cukup lebar dari US Treasury.
Keduanya menyebut tawaran yield lebih tinggi diperlukan sebab ada ketidakpastian kebijakan yang lebih tinggi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sentimen investor yang lebih rapuh, serta momentum pertumbuhan Indonesia yang lebih lemah.
Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga 5,75%, Saham Big Banks Kompak Menguat
Secara khusus, Lim dan Pramod menyoroti eksposur himpunan bank milik negara (Himbara) terhadap program pemerintah, khususnya kredit untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berpotensi mencapai Rp 240 triliun secara total dan bunga 6% per tahun.
Hingga Juni 2026, CreditSights mencatat BMRI dan BBNI masing-masing telah menyalurkan Rp 55 triliun kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) sebagai pelaksana KDMP. Nilai kredit itu disebut setara 3% kredit bruto BMRI dan 6% kredit bruto BBNI.
Pembayaran kembali kredit KDMP bakal dilakukan dalam enam tahap, sekitar Rp 40 triliun pokok per tahun ditambah bunga. Pembayaran pertama dijadwalkan pada September 2026, dengan skema struktural dari pemerintah desa, Kementerian Keuangan dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa untuk pembayaran.
Sejatinya, Dana Desa di Indonesia secara langsung dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski secara tak langsung kredit dijamin oleh negara, Lim dan Pramod bilang tetap ada risiko yang mengintai.
“Risiko utama adalah apakah mekanisme pembayaran kembali tersebut berjalan lancar dalam praktiknya,” sebut keduanya dalam riset 22 September 2026.
Risiko gagal bayar bagi Himbara, menurut keduanya, sejatinya rendah. Namun begitu, kelayakan komersial koperasi masih harus diuji, mempertimbangkan adanya potensi keterlambatan pembayaran dan tekanan sekunder terhadap koperasi sebagai UMKM.
CreditSights juga menyoroti keberlanjutan jangka panjang masing-masing koperasi, mengingat program bersifat top-down oleh Agrinas, BUMN yang baru dibentuk dengan rekam jejak relevan yang rendah.
Baca Juga: OJK Resmi Mengesahkan Pendirian DPLK Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Belum lagi koperasi memiliki model operasional yang seragam, uji kelayakan yang terbatas, partisipasi masyarakat lokal yang rendah, serta pemilihan lokasi yang tidak praktis.
Dengan berbagai risiko itu, Lim dan Pramod bilang ada potensi keterlambatan administratif dalam pembayaran. Maka, bank perlu memitigasi kredit ke Stage 2, pembentukan provisi sementara, dan tekanan laba.
BBNI dan BMRI sama-sama tidak membebankan biaya kredit/provisi atas pinjaman KDMP, sebagaimana diperbolehkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BMRI juga menerapkan bobot risiko modal 0%, sementara BBNI menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dengan bobot risiko 50%.
Rasio CET1 yang dilaporkan BNI dan Bank Mandiri masing-masing sebesar 15,7% dan 16,7% pada kuartal II-2026. Lim dan Pramod memperkirakan dampak modal dari perlakuan BBNI yang lebih konservatif tersebut bakal menekan rasio modalnya sekitar 43 bps pada kuartal II-2026. Perlakuan yang sama akan mengurangi rasio modal BMRI sekitar 25 bps.
“Jika pembayaran mengalami keterlambatan, maka provisi, perubahan bobot risiko, dan pembalikan bunga yang telah diakui (accrued interest reversals) akan menjadi relevan. Namun, bank-bank tersebut memperkirakan pembayaran tetap akan dilakukan dan menilai pemerintah memiliki insentif untuk menghindari preseden negatif,” jelas Lim dan Pramod.
Dari segi profitabilitas, bunga 6% otomatis bakal menekan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank. CreditSights memperkirakan, Himbara hanya mendapat NIM kisaran 2,2% dari kredit KDMP, di bawah NIM Bank Mandiri sebesar 4,4% dan BNI 3,6% pada Juni 2026.
Proyeksinya, return on assets (ROA) BNI dan Bank Mandiri juga bakal tertekan, bahkan jika tak ada keterlambatan pembayaran. ROA KDMP diproyeksi kisaran 1,1% ketika program dimulai dan 0,7% saat ini. Sebagai perbandingan, ROA BNI dan Bank Mandiri di kuartal II-2026 masing-masing sebesar 1,4% dan 2,1%.
Kredit Himbara ke depannya juga diproyeksi bakal lebih moderat ke depan, mengingat pertumbuhan lejit saat ini lebih didorong oleh kredit KDMP. Angka pertumbuhan tahunan BNI diprediksi sebesar 17% dan Bank Mandiri sebesar 15%.
“Potensi tahap kedua pada 2027 untuk 40.000 koperasi yang tersisa dapat kembali memberikan dorongan sementara terhadap pertumbuhan kredit, meskipun kemungkinan besar dengan mengorbankan margin dan profitabilitas,” imbuh Lim dan Pramod.
Secara keseluruhan, keduanya melihat KDMP masih dapat dikelola dari sisi profil kredit Himbara dalam jangka pendek. Namun, pada akhirnya Himbara dipaksa menyalurkan kredit yang kurang menguntungkan, sehingga imbal hasil dan buffer modal akan berada di bawah tekanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













