Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Menko Bidang Perekonomian Chairul Tandjung (CT) sepakat bahwa Indonesia memerlukan bank besar dalam menghadapi persaingan di ASEAN Economic Community (AEC) 2015 mendatang. Namun, kata dia itu bukan berarti harus menggabungkan Bank Mandiri dan Bank BTN.
“Dalam menghadapi AEC, itu bank yang besar di Indonesia itu penting. Kalau di bidang perbankan misalnya, yang diundang (dalam pertemuan AEC) hanya 10 bank besar di ASEAN, tidak ada satupun dari (bank milik) Indonesia,” kata dia ditemui usai rakor, Senin malam (19/5/2014).
Namun, CT mengaku tidak membahas secara spesifik soal akuisisi Bank Mandiri atas Bank BTN dalam rapat koordinasi yang dihadiri para menteri perekonomian tersebut. Kata dia, mereka hanya membahas secara general kebijakan-kebijakan strategis yang kemungkinan bisa dilakukan dalam lima bulan mendatang.
“Jadi saya cuma mau ngasih gambaran bahwa seperti itu. Kita belum bicara apapun. Saya belum bicara apapun, tapi ini penting untuk melangkah kedepan. Bukan berarti harus menggabungkan BTN - Mandiri atau lainnya, tapi ada hal-hal secara teknis saya belum bicara dan nanti dibahas,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Sekretariat Kabinet RI menyatakan rencana aksi korporasi berupa akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk ditunda terkait menjelang masa pemilihan umum presiden (pilpres) hingga masa bakti kabinet Indonesia Bersatu II berakhir. Hal ini untuk menghindari keresahan di masyarakat.
Sekretaris Kabinet RI Dipo Alam mengaku telah mengirimkan surat edaran yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan M Chatib Basri, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Tak hanya itu, surat edaran juga ditujukan bagi Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BTN Maryono.
“Dalam surat edaran (SE) Nomor 5 tahun 2014 telah dikemukakan. Masalah rencana BTN dan Bank Mandiri saya sudah tulis surat untuk tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas kepada masyarakat dan membebani pemerintahan ke depan,” kata Dipo. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
