DPR Minta Pemerintah Kaji Right Issue Dua Bank BUMN

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. DPR meminta pemerintah mengevaluasi rencana penerbitan saham baru atau right issue di dua bank plat merah. Sebab, rencana tersebut dinilai sebagai praktik adu domba antar anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sekadar Anda tahu, tahun ini ada dua bank BUMN yang berencana untuk melakukan melakukan right issue. Kedua bank tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri Tbk. Masing-masing nilai right issue tersebut mencapai Rp 7 triliun.

Dalam dua hari ini, DPR akan memanggil direksi dari dua bank terkait. Untuk hari ini, DPR akan memanggil terlebih dahulu direksi BNI. Kemudian, untuk giliran esok dilanjutkan dengan pemanggilan direksi Mandiri. Selain untuk mendalami right issue, DPR juga meminta bank terkait memaparkan hasil kinerja 2010.

“Yang kami utamakan tentu right issue,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, jelang Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi BNI, Senin (26/7).

Harry menilai, penerbitan right issue dua bank BUMN tersebut bakal merugikan. Karena, hal itu akan mengadu dua bank untuk menjual saham-saham barunya di pasar yang sama. “Apalagi nilainya cukup besar, totalnya mencapai Rp 14 triliun,” kata Harry.

Oleh karena itu, selain mengavaluasi rencana tersebut, Harry meminta pemerintah juga mengevaluasi pasar. “Saya khawatir, pasar kurang mendukung dengan nilai sebanyak itu,” kata Harry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Keuangan

Right Issue Mandiri dan BNI Macet di Komite Privatisasi