Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - KONTAN. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan aturan fintech peer to peer (P2P) lending wajib memenuhi ekuitas atau permodalan minimum sebesar Rp 12,5 miliar per 4 Juli 2025.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending.
Mengenai aturan itu, fintech P2P lending PT Modal Rakyat Indonesia atau Modal Rakyat menyebut telah memenuhi ekuitas Rp 12,5 miliar. CEO Modal Rakyat Christian Hanggra menyampaikan, perusahaan bahkan telah melebihi dari batas ketentuan Rp 12,5 miliar.
"Sudah melebihi, sehingga tidak wajib melakukan penambahan. Perusahaan berada dalam posisi kas yang kuat dan tidak ada kendala pada permodalan," ujarnya kepada Kontan, Selasa (6/5).
Baca Juga: OJK Rancang Aturan Soal Rapat Umum Lender Fintech Lending, Ini Kata Modal Rakyat
Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di situs resmi, ekuitas yang dimiliki Modal Rakyat pada akhir 2023 sebesar Rp 35,23 miliar.
Lebih lanjut, Christian berpendapat tujuan adanya aturan penguatan permodalan tersebut untuk mengatasi kekurangan modal dan ekuitas yang mungkin dialami perusahaan fintech lending. Dia memandang aturan tersebut menjadi sinyal positif yang dapat memberikan stabilitas finansial dan membantu bisnis fintech lending untuk tumbuh.
Meski telah memenuhi aturan, Christian menerangkan Modal Rakyat juga membuka diri untuk potensi kerja sama atau kemitraan strategis dengan para investor atau lembaga lain dalam memperkuat ekuitas.
"Tentu saja kami membuka diri terhadap investasi strategis dari pihak yang sejalan dengan visi misi perusahaan," ucapnya.
Meskipun demikian, Christian tak memungkiri banyak investor atau venture capital sedang wait and see pada saat ini, melihat isu perkembangan perusahaan rintisan, kondisi makro ekonomi Indonesia, dan kondisi global.
"Selama 1 tahun terakhir belum terdengar lagi investasi strategis yang masuk ke dalam penyelenggara fintech lending, sehingga memang mengharuskan semua penyelenggara untuk dapat mencapai profitability dan self-manage top-up permodalan sebagai solusi lain untuk memperkuat ekuitas," kata Christian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
