Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Sofyan Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Calon Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo hari ini, Rabu (28/3) menghadiri fit and proper test dengan Komisi XI DPR RI di ruang rapat Komisi XI.
Pertama, Perry mengatakan, dirinya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mencalonkan dirinya sebagai Gubernur BI.
“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang mencalonkan saya sebagai Gubernur BI 2018-2023,” kata Perry saat membuka materinya.
Dalam pemaparannya, Perry menekankan bahwa BI akan pro stabilitas dan pro pertumbuhan. Judul paparannya adalah memajukan ekonomi nasional, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Ia mengatakan, judul ini diangkat dengan melihat bagaimana peran BI.
“BI perlu jaga independensi dan jaga stabilitas, tapi di waktu yang sama kami juga harus mendorong pertumbuhan. Keduanya harus disinergikan,” ujarnya.
Perry melihat, sejak 2015 perekonomian Indonesia terus membaik di mana tahun lalu berhasil tumbuh 5,07% dan tahun ini diperkirakan di kisaran 5,2% hingga 5,3%.
“Kami ingin melihat ekonomi nasional maju. Ekonomi ke depan bisa tumbuh 6% bahkan lebih. Kami ingin penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan bisa berkembang agar pertumbuhan bisa merata,” ujarnya.
Menurut Perry, bagi BI memang tugas menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian bukan hal yang ringan. Sebab, di sisi stabilitas, Indonesia berada di tengah ketidakpastian global dengan AS dan negara-negara lain yang mulai normalisasi kebijakan moneter.
“Fed Fund Rate naik tiga kali, tahun depan dua kali. Di berbagai negara, Australia, New Zealand sudah menaikkan dan di negara lain akan menaikkan. Ini tantangan bagi kami,” kata dia.
Lalu, tantangan lainnya terkait stabilitas adalah proteksionisme perdagangan di beberapa negara. Di samping juga ada kenaikan harga minyak.
“Saya akan membawa BI pro-stability dan pro-growth. Kuncinya BI harus lebih inovatif buat kebijakan baik moneter maupun makroprudensial, lalu koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan DPR,” ujar Perry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
