/2024/07/25/651312117.jpg "Gelombang PHK Mulai Bayangi Kredit Konsumer, Kredit Macet Berpotensi Meningkat")
Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menjadi ancaman bagi kualitas kredit konsumsi perbankan.
Melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan berpotensi menekan kemampuan bayar debitur, sehingga risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di segmen konsumer diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 23.470 pekerja terkena PHK sepanjang Januari–Mei 2026.
Kondisi ini dinilai dapat memperbesar tekanan terhadap pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan masyarakat membayar cicilan kredit.
Baca Juga: Gelombang PHK Ancam Kualitas Kredit Konsumer
Sinyal kenaikan risiko tersebut mulai terlihat dari data Bank Indonesia (BI). Per Mei 2026, rasio NPL kredit pemilikan rumah (KPR) rumah tapak mencapai 3,31% dengan nilai kredit bermasalah sebesar Rp 25,9 triliun.
Angka itu meningkat dibandingkan Desember 2025 yang tercatat 3,05% atau senilai Rp 23,6 triliun.
Di saat yang sama, pertumbuhan kredit konsumsi juga terus melambat. Hingga Mei 2026, kredit konsumer hanya tumbuh 5,89% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 6,13% pada April dan 6,58% pada akhir 2025.
Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) Myrdal Gunarto mengatakan dampak PHK terhadap peningkatan NPL umumnya baru terlihat dalam waktu tiga hingga enam bulan setelah debitur kehilangan pekerjaan.
"Pada tahap awal, debitur biasanya masih mengandalkan pesangon atau tabungan untuk membayar cicilan. Karena itu, kredit dalam perhatian khusus (loan at risk/LAR) biasanya meningkat lebih dulu sebelum berubah menjadi NPL," ujar Myrdal, Selasa (13/7).
Baca Juga: Gelombang PHK Ancam Kualitas Kredit Konsumsi Perbankan
Menurut Myrdal, risiko terbesar berada pada produk kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA) karena tidak memiliki jaminan dan sering digunakan sebagai sumber likuiditas ketika pendapatan rumah tangga terganggu.
Sementara itu, kredit kendaraan bermotor (KKB) juga memiliki tingkat kerentanan tertentu, sedangkan KPR dinilai relatif lebih tahan karena kepemilikan rumah umumnya menjadi prioritas utama debitur untuk tetap dibayar.
Meski demikian, perbankan menilai dampak PHK terhadap kualitas kredit masih dapat dikendalikan.
Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengatakan hingga Maret 2026, gelombang PHK belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas kredit konsumsi perseroan. Rasio NPL kredit konsumsi BTN tercatat sekitar 2,3%, sedangkan NPL KPR berada di level 2,8%.
BTN tetap memperketat pengelolaan risiko dengan meningkatkan pengawasan terhadap sektor usaha dan wilayah yang rentan terdampak PHK, memperkuat pencadangan, mengoptimalkan sistem early warning, serta melakukan restrukturisasi kredit secara selektif.
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Bayangi Kualitas Kredit Konsumer Perbankan
BTN juga memperkirakan rasio NPL kredit konsumsi sepanjang 2026 masih dapat dijaga di bawah 2,5%.
"Hasil stress test yang dilakukan BTN menunjukkan risiko dampak PHK masih dapat dikelola," kata Setiyo.
Tekanan juga mulai dirasakan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Berdasarkan paparan kinerja kuartal I-2026, outstanding kredit konsumsi BCA turun 2% secara tahunan hingga Maret 2026.
Pada saat yang sama, rasio NPL segmen tersebut meningkat dari sekitar 1,76% pada Desember 2025 menjadi 2,03% pada Maret 2026.
EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan perseroan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit konsumsi.
Baca Juga: Kredit Konsumer Melambat Lagi, Daya Beli Belum Pulih?
"BCA terus memantau konsentrasi risiko kredit, menjaga komunikasi dengan debitur yang diperkirakan terdampak perlambatan ekonomi, serta mempertahankan pencadangan yang kuat," ujar Hera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
