Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indonesia Gadai Oke angkat bicara menanggapi potensi bertambahnya perusahaan gadai swasta pasca Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kepada gadai ilegal untuk mengajukan izin kepada regulator agar bisnisnya menjadi legal sampai 2026. Alhasil, akan lebih banyak perusahaan gadai swasta ke depannya.
Perseroan menilai bertambahnya perusahaan gadai baru akan berdampak terhadap industri gadai ke depannya. Dari dampak negatifnya, Direktur PT Indonesia Gadai Oke, Danioko Sastra Sembiring mengatakan jika jumlah perusahaan gadai makin banyak, tentu persaingan pasar akan makin ketat sehingga memengaruhi pendapatan.
"Namun, dari sisi positifnya, perusahaan akan mengambil langkah strategis seperti membuat inovasi yang diperlukan untuk menarik nasabah," ungkapnya kepada Kontan, Sabtu (15/3).
Baca Juga: Bertambahnya Perusahaan Gadai Berizin akan Berdampak Baik Terhadap Industri
Secara keseluruhan, Danioko memproyeksikan prospek bisnis gadai pada tahun ini akan makin menantang. Selain adanya perusahaan gadai baru yang muncul, terdapat juga peraturan OJK terbaru mengenai industri gadai yang membuat perusahaan gadai makin tertata dalam tata kelola manajemen yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.
Sementara itu, Danioko menyampaikan nilai transaksi gadai yang diperoleh perusahaan sampai Februari 2025 sebesar Rp 16,21 miliar. Nilai itu naik sebesar 16,01%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
"Penyebab kenaikannya, yakni adanya penerimaan gadai emas pada Oktober 2024 dan penambahan kantor cabang baru perusahaan yang menunjang peningkatan transaksi gadai," kata Danioko.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan sejauh ini pihaknya memang banyak menemukan perusahaan gadai yang tak memiliki izin dari OJK. Oleh karena itu, dia bilang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), diberikan relaksasi bagi perusahaan gadai ilegal agar mengajukan izin supaya bisnisnya menjadi legal.
Baca Juga: Indonesia Gadai Oke Catat Transaksi Gadai Rp 16,21 Miliar per Februari 2025
"Mereka (gadai ilegal) diberikan waktu sampai 2026 atau 3 tahun sejak UU P2SK diluncurkan. Alasan itu yang membuat mereka diberikan waktu dan telah ditangani OJK di daerah agar mereka mengurus izinnya," katanya dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (11/3).
Hal senada juga diungkapkan Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani. Dia menjelaskan bahwa gadai ilegal yang bagian dari usaha jasa pembiayaan mendapat relaksasi dari UU P2SK agar menyesuaikan kegiatan mereka menjadi legal.
Rizal menuturkan saat menindak gadai ilegal di berbagai tempat, Satgas Pasti selalu mengingatkan atau melakukan pendekatan restorative kepada gadai ilegal tersebut lebih baik menjalankan bisnis dengan benar melalui pengajuan izin menjadi legal.
"Jadi, dikembalikan ke jalan yang benar (legal) apabila gadai tersebut selama ini memang melaksanakan bisnis gadai sesuai undang-undang, tetapi hanya tak berizin," ujar Rizal.
Selanjutnya: Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025 Digelar, Dihadiri Puluhan Ribu Pengunjung
Menarik Dibaca: Erajaya Active Lifestyle Tambah Jaringan Garmin Brand Store dengan Lokasi Baru di BSD
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
