kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.742.000   28.000   1,63%
  • USD/IDR 16.354   42,00   0,26%
  • IDX 6.516   -131,79   -1,98%
  • KOMPAS100 926   -15,28   -1,62%
  • LQ45 727   -11,27   -1,53%
  • ISSI 204   -5,48   -2,62%
  • IDX30 379   -5,12   -1,33%
  • IDXHIDIV20 454   -6,82   -1,48%
  • IDX80 105   -1,64   -1,53%
  • IDXV30 108   -1,53   -1,40%
  • IDXQ30 124   -1,87   -1,49%

Ini Aturan Baru Skema Buy Now Pay Later Bagi Perusahaan Pembiayaan


Kamis, 02 Januari 2025 / 06:16 WIB
Ini Aturan Baru Skema Buy Now Pay Later Bagi Perusahaan Pembiayaan
ILUSTRASI. Konsumen menggunakan aplikasi belanja online di Tangerang Selatan, Minggu (5/11/2023). Hasil survei Populix yang dilakukan pada September 2023 terhadap 1.017 responden pria dan wanita di Indonesia mencatat, sebanyak 55% responden menyatakan pernah melakukan pembayaran menggunakan layanan paylater. Mayoritas penggunanya berasal dari pulau Jawa (55%), dan didominasi oleh generasi milenial (63%) dari kelas sosial atas (59%). (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mempersiapkan aturan terkait skema Buy Now Pay Later (BNPL) bagi perusahaan pembiayaan.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi menyampaikan pengaturan itu dilakukan dalam rangka menguatkan pelindungan konsumen dan masyarakat.

Selain itu, untuk mengantisipasi potensi terjadinya jebakan utang (debt trap) bagi pengguna BNPL perusahaan pembiayaan yang tidak memiliki literasi keuangan yang cukup memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.

"Sekaligus untuk pengembangan dan penguatan industri perusahaan pembiayaan," ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/12).

Baca Juga: Musim Perbaikan Kinerja Modal Ventura Bisa Berlanjut

Pokok-pokok aturan:

  • Usia minimal nasabah/debitur 18 tahun atau telah menikah
  • Memiliki pendapatan minimal sebesar Rp 3 juta per bulan. 

"Kewajiban pemenuhan atas persyaratan/kriteria nasabah/debitur dimaksud efektif berlaku terhadap akuisisi nasabah/debitur baru, dan/atau perpanjangan pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan, paling lambat 1 Januari 2027," tuturnya.

Selanjutnya, Ismail mengatakan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL harus menyampaikan notifikasi kepada nasabah/debitur mengenai perlunya kehati-hatian dalam penggunaan BNPL, termasuk pencatatan transaksi debitur di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dia bilang OJK dapat melakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan tersebut dengan mempertimbangkan, antara lain kondisi perekonomian, stabilitas sistem keuangan, dan perkembangan industri BNPL perusahaan pembiayaan.

Selanjutnya: Transaksi Kripto di Tokocrypto Melesat 180% pada 2024

Menarik Dibaca: Ini Cara Desain Rumah Minimalis yang Bikin Ruang Lebih Luas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×