kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.522.000   5.000   0,20%
  • USD/IDR 18.278   56,00   0,31%
  • IDX 5.321   -23,42   -0,44%
  • KOMPAS100 686   -4,42   -0,64%
  • LQ45 551   0,70   0,13%
  • ISSI 169   -2,24   -1,31%
  • IDX30 313   1,18   0,38%
  • IDXHIDIV20 425   3,99   0,95%
  • IDX80 79   -0,41   -0,51%
  • IDXV30 115   0,77   0,67%
  • IDXQ30 106   0,81   0,77%

Ini Kata Asosiasi DPLK Soal Jumlah Dana Pensiun Turun Jadi 179 per Agustus 2026


Senin, 16 November 2026 / 17:55 WIB
Ini Kata Asosiasi DPLK Soal Jumlah Dana Pensiun Turun Jadi 179 per Agustus 2026
ILUSTRASI. DPLK (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030, jumlah penyelenggara dana pensiun menurun drastis. Tercatat, ada sebanyak 213 penyelenggara dana pensiun pada 2021, kemudian jumlahnya menurun menjadi 179 per Agustus 2026. 

Terkait hal itu, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menyebut penurunan drastis jumlah penyelenggara dari 213 pada 2021, menjadi 179 per Agustus 2026 lebih banyak terjadi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Untuk DPLK, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja menyampaikan posisinya terbilang cukup stabil, karena hanya mengalami sedikit penyesuaian dari 29 penyelenggara pada 2021 menjadi 26 penyelenggara per Agustus 2026. 

Tondy menerangkan berkurangnya jumlah DPPK tersebut umumnya didorong beberapa faktor utama, seperti pertimbangan efisiensi karena biaya operasional tidak lagi sebanding dengan manfaat, penurunan jumlah peserta aktif yang membuat dana kelolaan menyusut, serta skala ekonomi yang tidak memadai sehingga pengelolaan investasi menjadi kurang optimal. 

Baca Juga: OJK Cermati Sejumlah Bank Revisi Rencana Bisnis, Ini Penyebabnya

"Selain itu, banyak perusahaan pendiri yang mengikuti tren global dengan beralih skema dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ke skema iuran pasti yang dinilai lebih ringan risikonya bagi pemberi kerja," ungkapnya kepada Kontan, Senin (16/11/2026).

Ditambah, adanya faktor perusahaan pendiri yang bubar atau dilikuidasi. Dengan demikian, Tondy menyebut dana pensiunnya wajib dibubarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK).

Dia bilang fenomena itu mengonfirmasi bahwa ke depan hanya penyelenggara dengan skala ekonomi memadai, tata kelola kuat, dan permodalan sehat yang mampu bertahan dalam industri. 

Bagi DPLK sendiri, Tondy mengatakan kondisi industri yang makin terkonsolidasi justru menjadi modal positif dan bukti kesiapan yang sangat krusial sebagai fondasi utama untuk mendukung sistem dua lapis, serta bersinergi secara optimal dengan lembaga pemerintah ke depannya.

Sebagai informasi, berdasarkan data OJK, nilai pembayaran manfaat program pensiun sukarela sebesar Rp 34,08 triliun per kuartal III-2026, atau naik 8,08% Year on Year (YoY). Adapun iuran dana pensiun seukarela tumbuh 1,73% YoY, dengan nilai Rp 28,89 triliun. 

Sementara itu, total aset dana pensiun sukarela mencapai Rp 410,97 triliun per September 2026, atau tumbuh 3,3% YoY. Adapun jumlah peserta mencapai 5,40 juta orang.

Baca Juga: Pembiayaan Industri Fintech Lending Tumbuh Makin Melambat, Ini Penjelasan AFPI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×