Reporter: Muhammad Fatih | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memperketat sistem perlindungan konsumen seiring lonjakan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini dibayangi ancaman penipuan digital terorganisasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan jumlah pengguna QRIS telah mencapai 70,59 juta orang atau meningkat 8,17% secara tahunan (year on year/yoy).
Pada saat yang sama, jumlah merchant yang tergabung dalam ekosistem QRIS tercatat sebanyak 49,39 juta atau tumbuh 36,04% yoy.
Baca Juga: Laba Multifinance Tembus Rp 19,82 Triliun, BFI Finance dan Adira Ikut Tumbuh
Dari sisi frekuensi penggunaan, volume transaksi QRIS secara kumulatif telah menembus lebih dari 20 miliar transaksi dengan lonjakan pertumbuhan mencapai 149,1% yoy.
Filianingsih menuturkan pesatnya adopsi pembayaran digital tersebut bertumpu pada kepercayaan masyarakat yang merasakan transaksi QRIS berlangsung cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Namun, upaya menjaga kepercayaan publik menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring maraknya skema penipuan digital lintas batas yang terorganisasi serta memanfaatkan kemajuan teknologi seperti AI.
Meningkatnya kerentanan kejahatan siber tersebut bahkan turut menjadi perhatian serius dalam berbagai forum internasional, antara lain Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Global Anti-Scam Alliance.
Di tengah eskalasi risiko tersebut, hasil survei nasional tiga tahunan BI menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 berada di level 77,03%, naik 12,36 poin dibandingkan posisi survei 2023 sebesar 64,67%.
Kendati skor indeks yang mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen tersebut meningkat, tingkat keberdayaan masyarakat dinilai masih tertahan pada kategori kritis dan belum mencapai level berdaya.
Pasalnya, masyarakat masih perlu meningkatkan konsistensi perilaku bertransaksi yang aman serta kesadaran untuk memperjuangkan haknya di tengah ketimpangan tingkat literasi antarkelompok dan antarwilayah.
Baca Juga: DPLK Sinarmas AM Beberkan Tantangan Dalam Menambah Jumlah Peserta Aktif
Oleh sebab itu, Filianingsih menegaskan penguatan inklusi keuangan digital tidak cukup hanya mengandalkan edukasi konsumen untuk menangkal modus kejahatan berbasis AI yang kian canggih.
"Jadi kita lihat bahwa edukasi konsumen, sistem peringatan dini (early warning system) dan juga langkah pencegahan oleh penyelenggara serta koordinasi antarlembaga perlu diperkuat, supaya bisa lebih mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat, terpadu dan efektif," terang Filianingsih dalam acara GEBER PK 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ke depan, BI mengarahkan Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 pada tiga pilar utama, yakni Empower Consumer, Stronger Protection, dan Collaborative Action.
Melalui kerangka tersebut, bank sentral mendorong seluruh penyelenggara jasa pembayaran menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan manajemen risiko.
Implementasi tersebut mencakup penguatan sistem keamanan transaksi, transparansi informasi layanan, serta percepatan mekanisme penanganan pengaduan nasabah.
Baca Juga: OJK Terima Informasi Hasil Verifikasi dan Penghitungan Restitusi Lender DSI dari LPSK
Di sisi lain, efektivitas perlindungan tetap membutuhkan peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan saat bertransaksi di kanal digital.
Pengguna QRIS diimbau selalu memastikan kesesuaian nama merchant serta nominal pembayaran sebelum menyelesaikan transaksi.
Selain itu, masyarakat diingatkan agar menjaga kerahasiaan data sensitif seperti PIN, kata sandi, dan kode one time password (OTP) guna menutup celah penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan siber.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)