kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.522.000   5.000   0,20%
  • USD/IDR 18.289   67,00   0,37%
  • IDX 5.310   -34,08   -0,64%
  • KOMPAS100 686   -4,95   -0,72%
  • LQ45 549   -1,55   -0,28%
  • ISSI 169   -1,78   -1,04%
  • IDX30 311   -0,29   -0,09%
  • IDXHIDIV20 421   0,48   0,11%
  • IDX80 79   -0,53   -0,66%
  • IDXV30 115   0,00   0,00%
  • IDXQ30 105   0,16   0,15%

OJK Terima Informasi Hasil Verifikasi dan Penghitungan Restitusi Lender DSI dari LPSK


Senin, 16 November 2026 / 14:12 WIB
OJK Terima Informasi Hasil Verifikasi dan Penghitungan Restitusi Lender DSI dari LPSK
ILUSTRASI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menerima informasi dari LPSK mengenai hasil verifikasi dan perhitungan restitusi korban DSI. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) selesai melakukan proses penghitungan permohonan resitusi korban lender fintech peer to peer (P2P) lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Adapun restitusi adalah proses penggantian kerugian korban dalam perkara DSI.

Terkait hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menerima informasi dari LPSK mengenai hasil verifikasi dan perhitungan restitusi korban DSI. 

"Data tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, untuk selanjutnya akan diproses sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Verifikasi Rampung, LPSK: Penilaian Restitusi 5.102 Korban DSI Capai Rp 1,07 Triliun

Sebelumnya, Ketua LPSK Achmadi menyampaikan LPSK membuka permohonan hak restitusi bagi korban perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT DSI sejak 1 April 2026 hingga 16 Mei 2026.

Selanjutnya, pada 17 Mei 2026 hingga 5 Oktober 2026, LPSK melakukan verifikasi dan penghitungan terhadap permohonan yang masuk. Achmadi menyebut sebanyak 5.102 korban dinyatakan memenuhi persyaratan formil dan materiil.

“LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari proses tersebut, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp 1,07 triliun bagi 5.102 korban yang memenuhi persyaratan,” ujar Achmadi dalam keterangan resmi, Jumat (23/10/2026).

Dalam proses penilaian restitusi, Achmadi menerangkan LPSK melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan dokumen yang disampaikan para pemohon, data korban, serta informasi dari instansi terkait.

Ia menyebut dokumen permohonan yang diperiksa, antara lain surat permohonan restitusi dari lender atau korban, sertifikat elektronik PT DSI, perjanjian Wakalah Bil Ujrah, tangkapan layar nominal akun pada dasbor DSI, dan mutasi rekening. 

Achmadi bilang LPSK juga menggunakan data korban beserta surat keterangan korban dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), serta data lender dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menghitung kerugian riil korban pada perkara dengan dugaan skema Ponzi, Achmadi mengungkapkan, LPSK menerapkan pendekatan yang memperhitungkan keuntungan atau imbal hasil yang pernah diterima korban selama masa investasi sebagai bagian dari dana yang berasal dari skema kejahatan. Dia menyebut pendekatan itu digunakan untuk memperoleh nilai kerugian riil secara objektif.

LPSK kemudian menyerahkan berkas laporan hasil penilaian ganti kerugian atau restitusi bagi korban TPPU dalam perkara PT DSI kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, pada Rabu (21/10/2026). 

Achmadi menerangkan penyerahan berkas laporan restitusi tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak korban untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian atas tindak pidana yang dialami. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung melalui Kejari Depok, serta OJK atas kolaborasi dan sinergi dalam mendukung penyelesaian penghitungan restitusi bagi korban PT DSI. 

"Pemenuhan hak restitusi merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi korban tindak pidana," tuturnya.

Baca Juga: Perkembangan Kasus DSI, Bareskrim Polri Sebut Berkas Perkara Tersangka AS Lengkap

Achmadi mengatakan hasil penghitungan yang telah diserahkan dapat ditindaklanjuti dalam proses penuntutan dan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Dia bilang keputusan akhir mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan restitusi, termasuk nominal yang dapat diberikan kepada korban, merupakan kewenangan Majelis Hakim dan akan ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Depok Arif Budiman mengatakan hasil penghitungan restitusi korban PT DSI selanjutnya akan disampaikan dalam persidangan, dengan penjelasan lebih terperinci dari ahli yang dihadirkan LPSK.

Dia menjelaskan dari sekitar 25 ribu korban yang tercatat, hasil verifikasi OJK dan LPSK mengidentifikasi sekitar 14 ribu korban. Namun, berdasarkan mekanisme pengajuan restitusi yang berlaku, korban yang mengajukan permohonan kepada LPSK dan melengkapi persyaratan administrasi sebanyak 5.102 korban untuk dilakukan penghitungan restitusi.

“Dari sekitar 14.000 korban yang telah diverifikasi, sebanyak 5.102 orang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghitungan restitusi,” ucap Arif. 

Baca Juga: OJK Serahkan Tambahan Informasi Aliran Dana Perkara DSI ke Bareskrim Polri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×