Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memberikan relaksasi bagi industri keuangan non bank untuk memenuhi ketentuan investasi di instrumen surat berharga negara. Pelaku usaha langsung menyambut positif langkah tersebut.
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyebut dengan adanya relaksasi ini, pastinya bakal membantu industri dalam memenuhi aturan investasi. "Karena pilihannya kini makin beragam," kata dia, Minggu (3/9).
Dengan instrumen yang lebih variatif ia berharap bisa makin memudahkan industri asuransi jiwa dalam memenuhi ketentuan tersebut. Yakni kewajiban memenuhi 30% porsi investasi di obligasi pemerintah sampai tutup tahun nanti.
Pilihan investasi yang makin beragam dalam perhitungan surat berharga negara (SBN) juga bisa membantu industri dana pensiun dalam memenuhi aturan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menyebut ada beberapa hal yang cukup menantang bagi sejumlah pengelola untuk menggenjot investasi di obligasi yang diterbitkan pemerintah.
Diantaranya adalah dana pensiun mesti menyesuaikan investasi dengan likuiditas, risiko hingga liabilitas yang harus dipenuhi. Di sisi lain, kemampuan dana pensiun untuk menambah investasi di SBN juga berbeda-beda.
Makanya menurut dia, ada beberapa dana pensiun yang masih kesulitkan untuk memenuhi aturan tersebut. Utamanya bagi dana pensiun yang dana kelolaannya belum terlalu besar sehingga tak terlalu leluasa dalam berinvestasi.
Lewat relaksasi yang tertuang dalam POJK Nomor 56 tahun 2017 ini, pelaku usaha keuangan non bank bisa mencari sejumlah instrumen lain sebagai substitusi dalam penghitugan investasi di SBN. Setelah obligasi korporasi, kini keranjang efek beragun aset, reksadana penyertaan terbatas, hingga investasi lain untuk keperluan pembiayaan infrastruktur juga bisa dipakai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
