Jamkrida Sumbar Catat Rasio Klaim 55% hingga Semester I 2026

Reporter: Ade Priyatin | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Perseroda) atau PT Jamkrida Sumbar mencatat rasio klaim yang masih terkendali hingga semester I-2026.

Direktur Utama Jamkrida Sumbar, Ibnu Fadhli menyebut rasio klaim perusahaan berada di level 55%, atau masih terjaga jauh di bawah rasio klaim industri penjaminan yang mencapai 96,01%.

Meski begitu, menurutnya penguatan mitigasi risiko tetap menjadi hal yang penting untuk diperhatikan terutama bagi perusahaan penjaminan yang beroperasi di wilayah dengan potensi bencana alam cukup tinggi seperti Sumatera Barat.

Di tengah kondisi tersebut, Ibnu melihat kehadiran Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE) berpotensi menjadi instrumen pendukung dalam proses akseptasi penjaminan dan memperkuat mitigasi risiko.

Menurutnya, sistem yang dikembangkan Kementerian Keuangan tersebut dapat membantu memetakan potensi risiko bencana sekaligus dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan fiskal daerah. 

Baca Juga: Jamkrida Sumbar Catat Tren Pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan

“Bagi Jamkrida Sumbar yang berada pada potensi yang rawan bencana, keberadaan ARISE akan sangat membantu keberlanjutan usaha,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (3/9/2026).

Selain itu, informasi dari ARISE juga bisa menjadi tambahan dalam melakukan risk assessment terutama untuk memahami karakteristik risiko suatu wilayah dan sektor usaha yang terdampak bencana. Dengan data yang lebih komprehensif, perusahaan penjaminan dapat melakukan pemantauan portofolio secara lebih baik serta menyiapkan langkah mitigasi sejak dini.

Namun, Ibnu menegaskan ARISE tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan keputusan penjaminan.

Menurutnya, data mengenai tingkat risiko bencana dan dampaknya terhadap ekonomi daerah perlu dikombinasikan dengan data internal perusahaan. Data tersebut antara lain mencakup profil debitur, sektor usaha, lokasi usaha, kualitas pembiayaan, hingga histori klaim.

"Dengan pendekatan tersebut, potensi peningkatan risiko gagal bayar maupun klaim akibat bencana dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih terukur," katanya.

Baca Juga: TKD Turun, Jamkrida Sumbar Genjot Penjaminan Produktif dan UMKM

Lebih lanjut, Ibnu melihat pemanfaatan data risiko bencana dapat membuka peluang bagi perusahaan penjaminan untuk memperluas pasar, khususnya dalam memfasilitasi UMKM yang berada di daerah rawan bencana agar memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank penyalur.

Namun, ia menilai pengembangan skema penjaminan di wilayah rawan bencana tetap perlu memperhatikan sejumlah aspek. Beberapa di antaranya adalah risk sharing, pricing, penjaminan ulang atau reasuransi, kapasitas permodalan, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Ini karena karakteristik risiko bencana berbeda dengan risiko kredit pada umumnya sehingga diperlukan desain skema yang tepat agar tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha sekaligus menjaga kesehatan industri penjaminan.

Baca Juga: Rasio Klaim Penjaminan Turun ke 96,01% per Juni 2026, Jamkrida Sumbar Ungkap Penyebab

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News