kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Karyawan AJB Bumiputera Beberkan Sistem Operasional Perusahaan Mati Selama 6 Bulan


Selasa, 26 Desember 2023 / 22:08 WIB
Karyawan AJB Bumiputera Beberkan Sistem Operasional Perusahaan Mati Selama 6 Bulan
ILUSTRASI. Permasalahan AJB Bumiputera 1912 bukan hanya terjadi di sisi keuangan saja, melainkan juga di sisi operasional.


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Permasalahan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tampaknya bukan hanya terjadi di sisi keuangan saja, melainkan juga di sisi operasional. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 Rizky Yudha menyatakan sampai Desember 2023, sistem operasional perusahaan masih mati.

Rizky menyebut sudah enam bulan tak ada tindakan apa pun dari pihak manajemen untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Dia mengatakan semua karyawan mengaku kesulitan untuk memberikan pelayanan kepada pemegang polis.

"Sistem belum nyala. Sistem yang merupakan jantung perusahaan dibiarkan mati selama 6 bulan. Artinya, teman-teman mau update soal polis enggak bisa hingga mau menginformasikan kepada nasabah yang hadir ke cabang itu enggak bisa," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Jumat (22/12).

Baca Juga: Karyawan AJB Bumiputera Sampaikan Hal Ini kepada Manajemen Usai Aksi Mogok Kerja

Akibatnya, Rizky menerangkan sering kali karyawan yang memberikan pelayanan di kantor cabang itu disalahkan oleh nasabah. Dia menyebut nasabah bahkan pernah bilang kalau karyawan sengaja mematikan sistem.

"Padahal semua kewenangan ada di pusat dan manajemen," katanya.

Alhasil, Rizky bilang banyak karyawan hanya bisa diskusi saja ketika ada nasabah yang datang, padahal ada update yang juga harus diketahui nasabah. Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah nasabah nantinya. 

Rizky menyebut saat ini karyawan hanya memakai sistem sementara saja yang cukup rentan dan berbahaya secara keamanan. Dia mengatakan bisa saja yang tadinya nasabah statusnya terproteksi menjadi tak terproteksi. 

Baca Juga: MK Putuskan Penyidik Polri Bisa Sidik Kasus Sektor Jasa Keuangan, Ini Respons Pemohon

Sementara itu, Rizky menyampaikan tak jarang manajemen menyalahkan karyawan karena tidak mencapai target. Lebih parahnya, kata dia, email perusahaan mati dan telepon antarkantor juga mati sudah lama, hanya website yang masih bisa. 

"Operasionalnya kacau. Kadang karyawan di kantor cabang memakai dana pribadi buat operasional, seperti lampu mati. Semua itu seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan," ujarnya.

Rizky pun menyatakan semua hal tersebut baik hak karyawan yang belum terpenuhi hingga matinya sistem menjadi salah satu alasan karyawan yang tergabung dalam SP NIBA AJB Bumiputera 1912 melakukan aksi Mogok Kerja Nasional pada 18 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2023.

Dia juga menyebut penuntutan hak karyawan dan matinya sistem operasional perusahaan telah disampaikan saat audiensi dengan pihak manajemen seusai aksi mogok nasional. Akan tetapi, perusahaan hanya tak bisa memberikan solusi. 

"Jawabnya normatif, ya, diusahakan dan diupayakan. Enggak konkret begitu," katanya.

Baca Juga: Tren Pencabutan Izin Usaha Asuransi Diprediksi Berlanjut, Ini Alasannya

Rizky pun membandingkan dengan sistem PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sempat error beberapa hari mengakibatkan sejumlah layanan tak bisa diakses. Menurutnya, seharusnya pihak manajemen bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut dan segera memperbaiki sistem. Adapun layanan BSI sempat terjadi error dari 8 hingga 11 Mei 2023. Hal itu menyebabkan para pelanggan nasabah tidak dapat melakukan transaksi keuangan di kantor cabang, ATM, dan bahkan BSI Mobile. 

Oleh karena itu, Rizky mengatakan para pekerja Bumiputera menuntut tanggung jawab manajemen. Dia juga menyampaikan pihaknya mendorong supaya segera dilakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) untuk masa depan Bumiputera, pemegang polis, dan para pekerja. Artinya, kata dia, bisa mencari manajemen yang cakap dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Terlebih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memasukkan perusahaan dalam pengawasan khusus. 

"Harus ada orang yang kompeten menangani permasalahan itu dan jangan cuma retorika saja, tetapi harus ada hasilnya," ujar Rizky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×