Reporter: Roy Franedya | Editor: Johana K.
JAKARTA. Kementrian BUMN masih berharap Bank Mandiri dan BNI bisa melakukan penerbitan obligasi junior (subdebt) pada semester dua tahun ini. Penerbitan subdebt ini berkaitan dengan penguatan permodalan kedua bank plat merah tersebut.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, subdebt Mandiri dan BNI menjadi prioritas. Pasalnya, keduanya memerlukan tambahan permodalan. "Mudah-mudahan semester dua ini bisa dilakukan oleh kedua bank ini." ujarnya, (13/4).
Mustafa bilang, kedua subdebt ini nantinya akan berdenominasi dollar. Penerbitan subdebt BNI sekitar US$ 600 juta. "Penerbitan bisa dalam dua kali, bisa juga cuma sekali. Tergantung pada kesepakatan dengan underwriter dan lembaga pendukung lainnya. Mandiri mungkin sekali, jumlahnya dibawah BNI," tambahnya.
Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardjojo mengatakan, pihaknya berencana untuk menerbitkan subdebt hingga Rp 3 triliun. Rencananya, pada semester dua atau awal tahun 2011. "Saat ini rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 15,8%," ujarnya.
Agus bilang, penambahan permodalan ini dilakukan untuk persiapan diri dalam menjalankan fungsi intermediasi. "Apalagi, tahun 2010-2011 ada banyak aturan-aturan baru yang akan memakan modal," tambahnya.
Namun, Mandiri masih punya alternatif lain selain subdebt dalam mengumpulkan modal tersebut, yakni secondery offering. Asalkan, dapat izin dari Pemerintah dan DPR. "Tentu subdebt tidak kami lakukan jika secondery offering tersebut direstui DPR," tegas Agus.
Saat ini, rencana secondary offering ini masih dalam pembahasan komite koordinasi privatisasi di Kantor Menko Perekonomian. "Dari kantor BUMN sudah ada rekomendasi," terangnya.
Mandiri menargetkan bisa meraup dana sekitar Rp 6-7 triliun untuk meningkatkan tingkat permodalannya (CAR). "Tapi, yang kami harapkan permodalan di tahun 2011-2014 itu antara 12-15%. Jadi walalupun pertumbuhan kredit rata-rata 21-20%, permodalan tetap terjaga di 12-15%. Kalau tidak melakukan right issue, maka permodalan bisa jatuh dibawah 12%," terangnya.
Untuk mensukseskan keinginan tersebut, Mandiri berharap Pemerintah selaku pemegang saham melepaskan 11% kepemilikannya ke publik sehingga nantinya saham pemerintah tinggal 60%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
