kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,75   -27,98   -3.02%
  • EMAS1.327.000 1,30%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kisruh perombakan direksi bank pelat merah


Kamis, 29 Agustus 2019 / 22:21 WIB
Kisruh perombakan direksi bank pelat merah
ILUSTRASI. Dirut BRI Suprajarto jadi pembicara di PBB soal UMKM


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perombakan jajaran direksi bank pelat merah akhirnya benar terjadi. Sayangnya, aksi copot pasang ini justru berujung kisruh lantaran terjadi penolakan dari Suprajarto, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI).

Hal berbuntut panjang, lantaran serikat pekerja BTN dan BRI menolak keputusan tersebut. Keduanya berniat melayangkan surat protes kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.

Kisruh dimulai dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kamis (29/8) sore di Menara BTN. RUPSLB memutuskan untuk mengganti Maryono sebagai Direktur Utama dengan Suprajarto.

Baca Juga: BRI dan BTN tanpa dirut? Begini kata analis soal prospek saham BBRI dan BBTN

“Ini Kewenangan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas,” kata Maryono usai RUPSLB.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo bilang pemindahan Suprajarto ke BTN dengan alasan penyegaran jajaran direksi bank pelat merah.

Lagipula, selain BTN, dan BRI Gatot juga bilang PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang akan menyelenggarakan RUPSLB, Jumat (30/9) juga akan merombak jajaran direksi dan komisarisnya.

Baca Juga: Serikat Pekerja BTN: Pemindahan Suprajarto ke BTN melecehkan profesi bankir

“Untuk refreshing, kalau soal perubahan pengurus kan biasa. Yang tidak biasa kalau diisukan macam-macam. (BNI) besok juga akan ada perubahan pengurus, komisaris dan direksi,” kata Gatot.

Gatot juga mengaku Kementerian BUMN juga telah melakukan komunikasi dengan Suprajarto terkait kepindahannya ke BTN. Menteri BUMN Rini Soemarno disebutnya juga telah melaporkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo.

Sayangnya, Suprajarto sendiri membantah hal ini. Ia mengaku tak pernah diajak berkomunikasi oleh Kementerian BUMN. Hingga akhirnya ia memutuskan menolak untuk diangkat menjadi Direktur Utama BTN.

"Hasil RUPSLB BTN siang ini yang sudah diketahui dan saya sendiri baru tahu setelah membaca berita dari media, bahwa saya ditetapkan sebagai direktur utama BTN, di mana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini sebelumnya apalagi diajak musyawarah. Saya tidak dapat menerima keputusan itu dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari hasil RUPSLB BTN" lanjutnya.

Menanggapi hal ini Gatot tak banyak berkomentar ia menilai Suprajarto tak menjalankan perintah dari Kementerian BUMN. Pun Gatot bilang, sejatinya posisi Suprajarto di BRI juga sudah resmi lengser. Meskipun perseroan baru akan menggelar RUPLSB pada Senin (2/9) mendatang

“Ini masalah penugasan oleh pimpinan, ini soal apakah mau menunaikan tugas atau tidak. Kalau sudah ditetapkan disini (RUPSLB BTN) otomatis beliau sudah tidak menjabat (di BRI),” lanjut Gatot.

Baca Juga: Usai menolak jadi dirut BTN, Suprajarto: Saya mau liburan dan nikahkan anak bungsu

Namun pernyataan Gatot juga disanggah oleh Ketua Umum Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara. menurutnya pelengseran Suprajarto mesti menunggu RUPSLB BRI mendatang.

Ia juga menilai pemindahan Suprajarto dari BRI ke BTN sejatinya melecehkan profesi dan memberikan ketakpastian jenjang bankir, terutama bankir pelat merah. Mengingat secara ukuran, aset BRI jauh lebih besar dibandingkan BTN.

“BRI itu asetnya jauh lebih besar dari BTN, pemindahan seperti ini tidak biasa terjadi, dan cenderung seperti punishment. Padahal kinerja Suprajarto di BRI sangat bagus,” katanya saat ditemui KONTAN terpisah.

Baca Juga: Menolak jadi dirut BTN, Suprajarto tegaskan tak ada masalah dengan Menteri Rini

Satya menambahkan terkait hal ini pihaknya juga akan melakukan protes kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Ia bilang, protes akan dilakukan bersama bersama Serikat Pekerja BRI, dan Serikat Pekerja Bank Himbara.

“Kami meminta kepada Menteri BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip Good Governance Government (GCG) dan pelaksanaan manajemen karir bagi bankir dilingkungan BUMN melalui talent management system yang adil,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×