kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.360.000   29.000   1,24%
  • USD/IDR 16.623   19,00   0,11%
  • IDX 7.995   -232,40   -2,82%
  • KOMPAS100 1.097   -25,61   -2,28%
  • LQ45 774   -14,32   -1,82%
  • ISSI 286   -8,86   -3,01%
  • IDX30 405   -7,14   -1,73%
  • IDXHIDIV20 459   -3,94   -0,85%
  • IDX80 121   -2,89   -2,33%
  • IDXV30 130   -2,07   -1,56%
  • IDXQ30 128   -1,00   -0,78%

​Korban PHK tak perlu bayar iuran BPJS Kesehatan selama 6 bulan, ini ketentuannya


Selasa, 08 Desember 2020 / 14:45 WIB
​Korban PHK tak perlu bayar iuran BPJS Kesehatan selama 6 bulan, ini ketentuannya
ILUSTRASI. Petugas mengambil dokumen milik peserta BPJS Kesehatan yang telah disterilisasi di Kantor BPJS Kesehatan kantor cabang Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (8/10/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz


Penulis: Virdita Ratriani

Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Program JKN-KIS paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar Iuran. Manfaat  Program JKN-KIS yang diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Adapun kriteria PHK yang ditanggung dalam Program JKN-KIS yaitu:

  • PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial. 
  • PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris. 
  • PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan. 
  • PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.
  • Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar Iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya: ​Daftar layanan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×