Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal permudah akses permodalan bagi pekerja migran melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM).
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan saat ini pihaknya menunggu payung hukum khusus untuk mengatur alur proses pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi-koperasi binaan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), yang nantinya modal tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan para pekerja migran.
Baca Juga: Kemenkop Dukung Perlindungan Pekerja Migran Melalui Skema Pembiayaan Koperasi
"LPDB-KUMKM membutuhkan payung hukum yang khusus mengatur alur proses pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi-koperasi binaan Kementerian P2MI," jelas Supomo dalam keterangan di terima kontan.co.id, Jum'at (6/12).
Dalam tahap awal, LPDB-KUMKM mengharapkan ada koperasi-koperasi yang eksisting di Kementerian P2MI, sehingga dapat diinkubasi oleh LPDB-KUMKM agar lolos mandatory persyaratan, dan mendapatkan akses dana bergulir.
Selanjutnya, LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan Kementerian P2MI akan memulai piloting project dengan merumuskan bisnis proses koperasi yang akan dikelola oleh pekerja migran.
"Adanya sinergi antara pemerintah dan berbagai lembaga, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja migran Indonesia serta mendukung penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional," jelasnya.
Baca Juga: Perluas Pasar, Aspenda Dorong Penguatan Kolaborasi dengan LPDB
Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendukung pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UMKM.
Ferry menyampaikan selama ini kebutuhan permodalan menjadi masalah utama dari pekerja migran Indonesia yang akan memulai bekerja di luar negeri. Di lain sisi, para pekerja migran tidak dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) lantaran belum mendapatkan kontrak kerja penempatan.
Untuk itu, menurutnya akses permodalan dari LPDB-KUMKM dapat menjadi solusi bagi pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan sebelum bekerja. Walau begitu Kementerian Koperasi mendorong agar para pekerja migran membuat koperasi agar menjadi wadah pemberdayaan ekonomi bagi anggotanya.
Baca Juga: LPDB-KUMKM Targetkan Dapat Salurkan Dana Bergulir Sebesar Rp 1,8 Triliun Tahun Ini
Di kesempatan yang sama Wamen P2MI Christina Aryani mengatakan selama ini pekerja migran Indonesia mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan ke perbankan. Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga ternyata belum mampu menjawab kebutuhan permodalan dari pekerja migran sebelum bekerja ke luar negeri.
“Tercatat dari tahun 2007 sampai dengan 2024, terdapat 5 juta pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri. Mereka sebagian besar berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung,” kata Christina.
Para pekerja migran Indonesia tersebut mendapatkan kesulitan saat mengakses modal ke perbankan terutama melalui KUR.
“Sementara mereka membutuhkan banyak dana untuk keberangkatan dan penempatan di antaranya untuk pemenuhan dokumen, pelatihan, dan sebagainya,” ucap Christina.
Oleh sebab itu, melalui dukungan dari Kementerian Koperasi diharapkan dapat memberikan solusi alternatif pembiayaan melalui LPDB-KUMKM untuk para pekerja migran.
Baca Juga: Perkuat Ekonomi UMKM, LPDB KUMKM Perkuat Kerjasama dengan Askrindo Syariah
Selain itu, LPDB-KUMKM juga diharapkan dapat langsung mendukung koperasi pekerja migran yang telah memenuhi syarat, termasuk koperasi yang telah eksis di bidang pemberdayaan pekerja migran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
